KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global. Rosan menjelaskan ketidakpastian menjadi risiko terbesar stabilitas geopolitik global. Menurutnya jawaban dari ancaman itu adalah kolaborasi. Kolaborasi harus diwujudkan dalam berbagai sektor ekonomi politik dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada investor. “Ajakan ini yang kami tawarkan kepada para investor, dengan stabilitas ekonomi politik yang ada, menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Rosan pada Milken Institute Asia Summit 2024 di sesi “
Encouraging Greater Collaboration” yang berlangsung di Singapura, Rabu (18/9).
Rosan menjelaskan, Milken Institute Asia Summit 2024 merupakan ajang para pemimpin global membentuk kemitraan strategis untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Acara yang dihadiri oleh para pemimpin global di berbagai sektor itu, menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Asia. “Khususnya dalam konteks ekonomi global yang terus berubah,” ungkapnya.
Baca Juga: Koalisi Gemuk, Ekonom Celios Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Diisi Orang Parpol Di tengah-tengah dinamika politik ekonomi global saat ini, Indonesia melewati proses pemilihan umum di awal tahun 2024 dengan lancar dan damai. Hal inilah yang menjadi kekuatan Indonesia. Menurut Rosan, untuk memfasilitasi investor dalam mendukung arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan Super Tax Deduction untuk mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi. “Pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program vokasi dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia, mendapatkan pengurangan pajak hingga 200%. Sementara bagi yang berinvestasi dalam kegiatan R&D akan mendapatkan pengurangan pajak hingga 300%,” ujarnya. Rosan menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 3.700 GW, yang terdiri dari energi surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, biomassa, arus pasang surut, dan energi panas bumi. Tantangannya, mengubah potensi yang ada menjadi kenyataan. Ditambah dengan adanya tekanan politik global yang telah berlangsung cukup lama, pemerintah Indonesia merespon dengan inovasi-inovasi kebijakan yang menjadi fokus pemerintah tersebut.
“Indonesia memiliki potensi energi hijau, namun hal ini tidak dapat berjalan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kita mendorong skema public private partnership (PPP) dalam mempercepat program energi hijau,” jelas Rosan. Selain itu, pemerintah Indonesia secara tegas berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata global melalui penguatan sumber daya manusia dan mempercepat ekonomi hijau di masa depan.
Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono undang perusahaan Turki garap dan infrastrukrur RI Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati