KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pengamat pajak menilai rotasi pejabat eselon satu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan sarat dengan kepentingan politik.  Meski begitu rotasi ini punya potensi untuk membenahi penerimaan negara dari sisi pajak.

Kabar yang masuk ke Kontan, terdapat rotasi besar pada pejabat di Kemenkeu yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani atas arahan dan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun kabar yang mencuat adalah digesernya pejabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak saat ini yang diisi oleh Suryo Utomo akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, serta mencuatnya sosok Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama yang diniai kuat menduduki posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Baca Juga: Rotasi Pejabat Dirjen Pajak-Bea Cukai Dikhawatirkan Jadi Sentimen Negatif Pasar Modal

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono mengatakan, isu hangat proses pergantian pejabat Kemenkeu tersebut kiranya sejalan dengan kondisi penerimaan pajak yang sedang tertekan sebagai akibat dari penerapan system pajak terbaru Coretax yang masih belum sempurna.

Sementara itu, di sisi kepabeanan, isu penyelundupan barang narkoba juga kembali marak. 

"Siapa pun yang menjabat di posisi apa pun di jabatan publik merupakan bagian dari keputusan yang tidak hadir di ruang hampa. Pasti selalu ada hal-hal yang melatarbelakanginya, terlepas apakah pejabat tersebut berasal dari sipil maupun militer," ungkap Prianto kepada Kontan, Selasa (20/5). 

Prianto  melanjutkan, setiap kebijakan publik, termasuk penentuan pejabat eselon I, akan selalu menimbulkan perspektif positif dan negatif oleh publik. Meski begitu, menurutnya semua perspektif tersebut dapat menjadi masukan bagi pejabat baru yang ditunjuk nantinya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Investor Bayar Pajak

Ia mencontohkan, Djaka Budi Utomo yang berlatar belakang militer santer dikabarkan akan menduduki Dirjen Bea Cukai karena latar belakang intelijennya selama berkarir di militer.

Dari perspektif positif, menurutnya latar belakang intelijen dapat mendukung kinerja petugas bea cukai untuk menanggulangi penyelundupan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. 

Sementara itu, dari perspektif negatif, ketiadaan latar belakang Djaka Budi Utomo di kantor bea cukai membuat dirinya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Selain itu, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai juga harus memberikan masukan yang akurat sehingga ada harmonisasi kerja di lapangan.

Baca Juga: Pesan Sri Mulyani untuk Para Investor: Jangan Lupa Bayar Pajak

"Dengan berlatar belakang militer tersebut harus mematuhi ketentuan di UU TNI yang baru direvisi. Dengan demikian, asas legalitasnya sebagai pejabat publik dapat ditegakkan," terangnya.