JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui revisi UU Hak Cipta berencana akan mewajibkan pengusaha karaoke untuk membayar royalti atas setiap lagu yang mereka putar. Dalam usulan terbaru yang masuk dalam pembahasan ruu tersebut, besaran tarif yang harus dibayarkan mencapai Rp 1.000 per lagu. Manajer Operasional De'Tones, Pandi, menyambut positif rencana itu. De'Tones adalah salah satu perusahaan tempat hiburan berupa karaoke. Pandi berharap dengan kewajiban tersebut pemerintah juga serius dalam memerangi upaya pembajakan. "Kami tidak apa-apa, tapi pemerintah tolong fair juga. berantas pembajakan, karena hampir semua lagu yang diputar di karaoke sekarang juga dengan mudah diputar di rumah karena maraknya pembajakan," katanya, Kamis (5/6).
Royalti berlaku, pengusaha karaoke tidak masalah
JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui revisi UU Hak Cipta berencana akan mewajibkan pengusaha karaoke untuk membayar royalti atas setiap lagu yang mereka putar. Dalam usulan terbaru yang masuk dalam pembahasan ruu tersebut, besaran tarif yang harus dibayarkan mencapai Rp 1.000 per lagu. Manajer Operasional De'Tones, Pandi, menyambut positif rencana itu. De'Tones adalah salah satu perusahaan tempat hiburan berupa karaoke. Pandi berharap dengan kewajiban tersebut pemerintah juga serius dalam memerangi upaya pembajakan. "Kami tidak apa-apa, tapi pemerintah tolong fair juga. berantas pembajakan, karena hampir semua lagu yang diputar di karaoke sekarang juga dengan mudah diputar di rumah karena maraknya pembajakan," katanya, Kamis (5/6).
