KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keterbatasan ruang fiskal pada APBN 2027 mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam mengakomodasi usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L), dengan prioritas sebaiknya diberikan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan, ruang fiskal APBN 2027 sangat terbatas sehingga usulan tambahan anggaran Rp 984 triliun dari lebih dari 30 K/L tidak mungkin dipenuhi seluruhnya tanpa mengganggu target defisit APBN yang dibatasi maksimal 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Rizal, apabila pemerintah tetap ingin menambah belanja, alokasinya harus difokuskan pada program-program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga: Purbaya: Likuiditas Bank Akan Ditambah untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

"Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, prioritas belanja harus tetap diberikan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, ketahanan pangan, serta infrastruktur produktif," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (4/8).

Rizal menilai sektor-sektor tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat administratif.

Sebaliknya, belanja untuk perjalanan dinas, pengadaan yang tidak mendesak, serta program dengan output rendah sebaiknya ditahan atau direalokasi guna menjaga kesehatan fiskal negara.

Rizal mengingatkan, jika tambahan belanja tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara maupun realokasi anggaran, pemerintah berisiko menghadapi pelebaran defisit, meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang, serta bertambahnya beban bunga utang.

"Fokus pemerintah seharusnya bukan memperbesar anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News