JAKARTA. Pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 lebih rendah ketimbang tahun 2014. Pemerintah mengaku, alokasi dana pagu indikatif Kementerian/Lembaga yang lebih rendah ini untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, anggaran belanja kementerian/lembaga yang lebih rendah pada tahun 2015 disebabkan adanya pemberian ruang fiskal bagi pemerintahan baru untuk melakukan inisiatif program barunya. Berapa kisaran ruang fiskal bagi pemerintahan baru, Askolani belum bisa menjawab. Menurut Askolani, ruang bagi pemerintahan baru tergantung dari proposal RAPBN 2015 yang akan diajukan nantinya. Nanti dalam pembahasan tersebut baru akan ketahuan berapa ruang fiskal pemerintahan baru. "Kita akan jaga fiskal supaya suistanable (berkelanjutan)," tandas Askolani. Intinya, lanjut dia, dalam merumuskan RAPBN 2015 pemerintah akan menyesuaikannya dengan target Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Program yang memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan akan menjadi prioritas pemerintah. Sayangnya, Askolani belum dapat menjelaskan alokasi belanja tiap kementerian/lembaga dari pagu indikatif sebesar Rp 610 triliun. Sebagai informasi, belanja kementerian/lembaga pada APBN 2014 sebesar Rp 637,84 triliun. Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika berpendapat, yang terpenting dalam penyusunan setiap anggaran adalah pemerintah melakukan pembuatan APBN secara teknokratis dan tahu betul persoalan ekonomi yang dihadapi. Pergantian pemerintahan yang terjadi di tahun 2015 tidak menjadi masalah. Ruang fiskal yang disediakan pemerintah untuk pemerintahan baru, menurut Erani, tidak perlu ada. "Seperti yang selama ini berjalan saja," katanya.
Ruang fiskal pemerintah baru belum bisa dipastikan
JAKARTA. Pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 lebih rendah ketimbang tahun 2014. Pemerintah mengaku, alokasi dana pagu indikatif Kementerian/Lembaga yang lebih rendah ini untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, anggaran belanja kementerian/lembaga yang lebih rendah pada tahun 2015 disebabkan adanya pemberian ruang fiskal bagi pemerintahan baru untuk melakukan inisiatif program barunya. Berapa kisaran ruang fiskal bagi pemerintahan baru, Askolani belum bisa menjawab. Menurut Askolani, ruang bagi pemerintahan baru tergantung dari proposal RAPBN 2015 yang akan diajukan nantinya. Nanti dalam pembahasan tersebut baru akan ketahuan berapa ruang fiskal pemerintahan baru. "Kita akan jaga fiskal supaya suistanable (berkelanjutan)," tandas Askolani. Intinya, lanjut dia, dalam merumuskan RAPBN 2015 pemerintah akan menyesuaikannya dengan target Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Program yang memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan akan menjadi prioritas pemerintah. Sayangnya, Askolani belum dapat menjelaskan alokasi belanja tiap kementerian/lembaga dari pagu indikatif sebesar Rp 610 triliun. Sebagai informasi, belanja kementerian/lembaga pada APBN 2014 sebesar Rp 637,84 triliun. Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika berpendapat, yang terpenting dalam penyusunan setiap anggaran adalah pemerintah melakukan pembuatan APBN secara teknokratis dan tahu betul persoalan ekonomi yang dihadapi. Pergantian pemerintahan yang terjadi di tahun 2015 tidak menjadi masalah. Ruang fiskal yang disediakan pemerintah untuk pemerintahan baru, menurut Erani, tidak perlu ada. "Seperti yang selama ini berjalan saja," katanya.
