KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan pembangunan di darah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, persoalan ruang fiskal daerah yang masih perlu diperluas.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penyelenggaraan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Hal itu mengurangi efektivitas atau kebermanfaatan. 

"Untuk itu ada hal yang harus menjadi prioritas untuk memastikan berhasilan pembangunan daerah," ungkap Yusuf dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11). 

Baca Juga: Menkopolhukan Ingatkan Pemda agar Bersiap Hadapi Pilkada Serentak dan Penetapan Upah

Yusuf menyebutkan, perlu adanya prioritas untuk penyelesaian pada tiga area utama. Pertama, perencanaan dan penganggaran.Hal itu karena pembangunan daerah berisiko tidak efektif karena buruknya perencanaan dan penganggaran daerah.

"Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini, karena saya sudah 10 tahun mungkin 20 tahun keliling-keliling pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ujar Yusuf. 

Kedua, peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal di daerah perlu diperluas dengan memastikan pengelolaan dan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.

Ketiga, penguatan pengendalian kecurangan. Penguatan pengendalian keucarangan diperlukan untuk encegah bocornya fiskal daerah akibat kecurangan.

"Pengelolaan kecuringan ini kami lihatari asil pengawasan kami pengendaliaan korupsi asih kurang memadai di pemerintah aerah," ucap Yusuf. 

Selanjutnya: Aturan Terbaru, Prabowo Tegaskan Ditjen Pajak dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu

Menarik Dibaca: Apakah Es Krim Bisa Menambah Berat Badan? Intip Faktanya Berikut Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat