KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai, ruang pemangkasan suku bunga atau BI-Rate akan semakin lama dilakukan, di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Saat ini BI-Rate berada di level 4,75%. Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana menilai, penurunan suku bunga yang lebih lama menghambat target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4% PADA 2026 oleh pemerintah, karena pemerintah sudah mengharapkan dan mengasumsikan tingkat suku bunga akan turun dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, investor maupun pemerintah masih sulit untuk bisa mengharapkan penyaluran kredit naik pesat demi mendorong ekspansi swasta. Selain itu, pekerjaan sektor formal yang menopang pendapatan kelas menengah masih akan sulit didapatkan karena uang masih akan sulit dicari bagi kelas pekerja.
“Dan sebenarnya pesan utamanya adalah pemangkasan suku bunga yang lebih lambat ini sebagai preseden atau dasar jika nanti target pertumbuhan tidak tercapai,” tutur Andri, kepada Kontan, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Bank Indonesia Sebut Ruang Pemangkasan BI Rate Akan Semakin Tertutup, Ini Faktornya Kenyataan pahitnya kata Andri, realitas ekonomi Indonesia saat ini merupakan mimpi buruk bagi BI. Pasalnya, ketika pemerintah ingin angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi saat ini nilai tukar rupiah meski sudah ditopang operasi moneter mati-matian jauh berada di atas asumsi dasar makro Rp 16.500 per dollar AS, dan tingkat inflasi sudah di atas target yang dimumumkan BI yaitu 2,5% plus minus 1%. Melansir data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,08% ke level Rp 17.104 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (10/4/2026). Secara mingguan, rupiah tercatat turun sekitar 0,73%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia Maret 2026 sebesar 3,48% secara tahunan (
year on year/yoy) dan 0,41% secara bulanan (
month to month/mtm). “Jadi jangankan untuk menurunkan suku bunga, BI pun sebenarnya punya banyak tekanan untuk menaikkan suku bunga karena mandat utama bank sentral yang memakai
inflation-targeting framework (ITF) adalah memastikan angka inflasi sesuai target dengan target inflasi,” ungkapnya.
Baca Juga: BI Ungkap Alasan Lengkap Pertahankan BI Rate di Tengah Gejolak Konflik Timur Tengah Ia menegaskan bahwa kredibilitas utama bank sentral adalah menggunakan ITF untuk mencapai target inflasi. Jika target tersebut tidak tercapai, maka BI berisiko kehilangan kredibilitasnya sebagai bank sentral berbasis ITF. Pasalnya selama ini, baik pelaku domestik maupun internasional selalu mengasumsikan tingkat inflasi akan berada sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Indonesia. “Jadi secara konsep, bank sentral yang memakai ITF semestinya akan mengorbankan indikator lain, termasuk pertumbuhan ekonomi, demi mencapai target inflasi. Apalagi kan sekarang nilai tukar rupiah sudah jauh melemah. Namun sebagaimana kita tahu, sekarang Indonesia dan pemerintahnya kan kemauan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Apakah BI berani melawan pemerintah demi menjaga mandat inflation-targeting framework?,” pungkas Andri mempertanyakan. Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, ketidakpastian di Timur Tengah memang membatasi ruang pelonggaran suku bunga dari BI. Menurutnya, dalam situasi ini, BI perlu memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi.
Baca Juga: BI Tutup Peluang Penurunan Suku Bunga Akibat Ketidakpastian Global “Jadi, penahanan suku bunga lebih lama adalah langkah defensif yang rasional, bukan sinyal bahwa pertumbuhan diabaikan,” kata Yusuf. Yusuf menyebut, penahanan suku bunga dampaknya ke ekonomi lebih pada tertahannya akselerasi. Sektor-sektor sensitif bunga melambat, investasi menjadi lebih hati-hati, dan konsumsi cenderung lebih selektif. Namun menurutnya, kondisi ini belum mengarah ke pelemahan tajam karena fondasi domestik masih cukup terjaga. Dari sisi investasi, pelaku usaha memang cenderung menunda ekspansi yang berbasis kredit. Biaya masih tinggi, dan ketidakpastian global membuat proyeksi bisnis lebih konservatif. Tetapi ia menyebut, kondisi ini tidak berarti aktivitas investasi berhenti lebih tepat disebut bergeser ke sektor yang lebih tahan terhadap siklus suku bunga, seperti komoditas dan ekspor. “Pengaruh ke daya beli kelas menengah juga bersifat gradual. Tekanan dari cicilan kredit dan potensi kenaikan biaya hidup tetap ada, sehingga konsumsi menjadi lebih selektif. Namun selama inflasi terkendali, penurunannya tidak akan drastis, melainkan berupa perlambatan konsumsi,” ungkapnya. Di titik ini, Yusuf melihat menjaga keseimbangan menjadi semakin menantang. Pasalnya ketika moneter cenderung ketat dan fiskal juga tidak ekspansif karena keterbatasan ruang anggaran, maka dorongan ke pertumbuhan memang tidak bisa terlalu diharapkan dari sisi kebijakan jangka pendek.
Menurutnya, peran fiskal tetap penting, tetapi lebih ke arah menjaga bukan mendorong agresif melalui belanja yang lebih tepat sasaran dan efisiensi program, bukan ekspansi besar-besaran. Artinya, dalam konfigurasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada daya tahan sektor riil itu sendiri. “Stabilitas tetap terjaga, tetapi akselerasi menjadi terbatas. Risiko utamanya bukan kontraksi, melainkan pertumbuhan yang cenderung datar karena baik moneter maupun fiskal sama-sama berada dalam mode kehati-hatian,” tambahnya.
Baca Juga: Gejolak Timur Tengah, BI Putuskan Pertahankan BI-Rate di 4,75% pada Maret 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
