KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan tengah menjalankan Gerakan Menuju 100 Smart City. Lewat program ini, pemerintah berniat membimbing pemerintahan kota/kabupaten dalam menyusun masterplan smart city.

Pemerintah berharap, pemerintah daerah bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari program ini.

Pertama, ada keinginan dari kepala daerah yang didukung oleh DPRD untuk meningkatan pelayanan masyarakat. "Mengubah cara dan proses bisnis untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat di semua aspek. Bila tidak ada pola pikir untuk perubahan maka tidak smart city tidak akan berjalan," ungkap Rudiantara kepada Kontan.co.id pada Rabu (15/11).

Rudi menekankan, smart city bukan soal teknologi tapi solusi pelayanan bagi masyarakat. Kedua, Rudiantara bilang selama ini pemerintah kabupaten/kota tidak memperhatikan ruang fiskal. "Berapa persen APBD dan PAD? Apakah programnya bekelanjutan atau tidak? Jangan sampai bikin karena smart city lagi ramai. Apalagi mau pilkada nanti dijanjikan, saya mau bikin smart city. Cek dulu ruang fiskalnya," jelas Rudiantara.

Pada tahap pertama, telah ada 24 kota/kabupaten menyusun masterplan smart city guna menjawab tantangan sekaligus peluang dari masing-masing daerah sampai 10 tahun ke depan.

Pemerintah memberikan beberapa parameter untuk memilih 24 kota/kabupaten ini yakni Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), Daftar Kota/Kabupaten Berkinerja Tinggi, Indeks Kota Berkelanjutan, serta indeks Kota Hijau. Pemerintah juga memasukkan faktor Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, dan Nawa Cita agar program ini merata di seluruh penjuru Indonesia.

Selain membuat masterplan, Gerakan Menuju 100 Smart City juga mewajibkan tiap daerah untuk membuat program yang segera dirasakan masyarakat (quick win). Quick win ini diharapkan bisa memberi gambaran kepada masyarakat mengenai efektivitas program smart city, sehingga masyarakat terdorong untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan smart city masterplan yang telah disusun.

Dalam membuat smart city masterplan ini, pemerintah daerah dibantu oleh praktisi dan akademisi dari berbagai institusi, seperti Universitas Indonesia, lnstitut Teknologi Bandung, BPPT, Universitas Multimedia Nusantara, dan Citiasia. Penyusunan masterplan juga melibatkan pemuka masyarakat serta komunitas di masing-masing daerah.

Sedangkan di sisi teknologi, program ini melibatkan lndosat Ooredoo Business sebagai technology advisor yang membantu percepatan implementasi teknologi smart city. Kolaborasi dari semua pihak tersebut diharapkan membentuk ekosistem yang aktif dalam mewujudkan semua rencana di dalam masterplan tersebut.

Adapun 24 kabupaten/kota yang terpilih adalah yakni Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Tomohon, Kabupaten Badung, Kabupaten Siak, Kabupaten Gresik, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Samarinda, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tangerang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Banyuwangi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati