KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengatasi masalah Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dianggap meresahkan publik. 

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut pihaknya menerima laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahwa negara harus mengeluarkan anggaran mencapai Rp 41 triliun untuk melakukan perbaikan jalan imbas dari ODOL. 

"Kemarin rapat dengan KemenPU mereka mengungkap akibat ODOL ini negara harus mengeluarkan Rp 41 triliun untuk perbaikan jalan," kata Lasarus dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5). 

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

Baca Juga: Pimpinan Komisi V DPR Temui Prabowo di Istana Merdeka, Ini yang Dibahas

Lasarus memahami bahwa ada kegiatan ekonomi dari kegiatan logistik ini. Hanya saja pihaknya meminta agar pelaksananya sesuai aturan sehingga tidak merugikan dan membahayakan banyak orang. 

Menurutnya, aturan untuk penertiban ODOL sudah cukup. Hanya saja penertibannya sampai saat ini masih belum tegas. 

Lasarus juga mengaku telah melaporkan masalah ODOL kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, menurutnya presiden tegas untuk menindaklanjuti masalah ODOL ini meskipun ada dampak lain yang harus ditanggung negara salah satunya kenaikan inflasi. 

"Karena ini menyangkut turunnya daya angkut. Tapi Presiden menjawab urusannya apa dengan inflasi, prinsipnya harus ditertibkan itu yang presiden sampaikan pada kami," kata Lasarus. 

Baca Juga: Komisi V DPR RI: Tidak Ada Tambahan Anggaran Kementerian di 2025

Senada, Anggota Komisi V, Muhammad Fauzi juga mempertanyakan kepada Kementerian Perhubungan terkait peta jalan penghapusan ODOL. 

Pasalnya, dia mendapatkan laporan pada Kamis (8/5), juga terdapat kecelakaan yang menelan 11 korban imbas truk kelebihan muatan ini. 

"Ini ada konsep ngak sih ODOL mau diapain? apa mau dibuat pintu khusus di jalan tol agar bisa dipinggirkan atau bagaimana dengan ramp check terhadap seluruh pengusaha angkutan ini," jelasnya.