JAKARTA. Mulai tahun ini, pemerintah bakal menyediakan rumah murah bagi para abdi negara alias pegawai negeri sipil (PNS). Nah, kerjasama pembangunan rumah murah bagi PNS itu diteken, hari ini. Kerjasama itu terjalin antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bank BRI, serta Perum Perumnas, untuk membangun 200.000 rumah murah.Bambang Shergi, pengamanat kesejahteraan sosial Universitas Indonesia menuturkan rumah adalah kebutuhan dasar bagi setiap keluarga yang harus terpenuhi. Ia menyambut baik langkah pemerintah mempermudah PNS mendapatkan rumah layak, sehingga diharapkan dapat berimbas pada disiplin kerja lebih baik lagi.Dengan perhatian semacam ini tugas PNS dalam pelayanan publik meningkat, di samping meminimalisasi penyimpangan tugas atau korupsi, ketika persoalan kesejahteraan ini sudah diperhatikan pemerintah. "Kesejahteraan dan disiplin kerja ini saling terikat," imbuhnya. Kendati demikian, untuk melihat mencapai sejauh mana imbas insentif atau kemudahan dalam mendapatkan tempat tinggal ini, maka tetap harus ada pembinaan dari pemerintah terhadap PNS. "Jadi harus ada komitmen dengan diberi rumah murah ini kerja lebih bertanggung jawab lagi," papar Bambang.Terkait kerjasama dengan pemerintah daerah, dia mengemukakan penyediaan lahan bisa menjadi kendala dalam merealisasikan kebijakan ini. "Pemda harus bisa menjamin lahannya memang ada," katanya.Perumnas sendiri yang menggarap proyek ini telah mendapatkan kesepakatan dari 57 kepala daerah untuk pembebasan lahannya. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, di 57 kabupaten/kota yang sudah teken kesepahaman tersebut ditargetkan pembangunan 200.000 rumah murah. Pembangunan tersebut untuk rumah tipe 36 dengan luas minimal 60 meter persegi. Gamawan menjelaskan, harga jual rumah juga diserahkan kepada daerah masing-masing dengan harga maksimal mencapai Rp 70 juta. "Sudah ada 57 kepala daerah yang siap membebaskan lahan," ujar Gamawan, kemarin.Ia bilang, pembangunan yang dimulai pada pertengahan tahun ini ditarget rampung dalam waktu dua tahun. Untuk itu, Gawawan mengingatkan pemda aktif bekerja sama dengan pengembang lainnya dalam menyediakan perumahan bagi rakyat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Rumah murah PNS rangsang disiplin kerja
JAKARTA. Mulai tahun ini, pemerintah bakal menyediakan rumah murah bagi para abdi negara alias pegawai negeri sipil (PNS). Nah, kerjasama pembangunan rumah murah bagi PNS itu diteken, hari ini. Kerjasama itu terjalin antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bank BRI, serta Perum Perumnas, untuk membangun 200.000 rumah murah.Bambang Shergi, pengamanat kesejahteraan sosial Universitas Indonesia menuturkan rumah adalah kebutuhan dasar bagi setiap keluarga yang harus terpenuhi. Ia menyambut baik langkah pemerintah mempermudah PNS mendapatkan rumah layak, sehingga diharapkan dapat berimbas pada disiplin kerja lebih baik lagi.Dengan perhatian semacam ini tugas PNS dalam pelayanan publik meningkat, di samping meminimalisasi penyimpangan tugas atau korupsi, ketika persoalan kesejahteraan ini sudah diperhatikan pemerintah. "Kesejahteraan dan disiplin kerja ini saling terikat," imbuhnya. Kendati demikian, untuk melihat mencapai sejauh mana imbas insentif atau kemudahan dalam mendapatkan tempat tinggal ini, maka tetap harus ada pembinaan dari pemerintah terhadap PNS. "Jadi harus ada komitmen dengan diberi rumah murah ini kerja lebih bertanggung jawab lagi," papar Bambang.Terkait kerjasama dengan pemerintah daerah, dia mengemukakan penyediaan lahan bisa menjadi kendala dalam merealisasikan kebijakan ini. "Pemda harus bisa menjamin lahannya memang ada," katanya.Perumnas sendiri yang menggarap proyek ini telah mendapatkan kesepakatan dari 57 kepala daerah untuk pembebasan lahannya. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, di 57 kabupaten/kota yang sudah teken kesepahaman tersebut ditargetkan pembangunan 200.000 rumah murah. Pembangunan tersebut untuk rumah tipe 36 dengan luas minimal 60 meter persegi. Gamawan menjelaskan, harga jual rumah juga diserahkan kepada daerah masing-masing dengan harga maksimal mencapai Rp 70 juta. "Sudah ada 57 kepala daerah yang siap membebaskan lahan," ujar Gamawan, kemarin.Ia bilang, pembangunan yang dimulai pada pertengahan tahun ini ditarget rampung dalam waktu dua tahun. Untuk itu, Gawawan mengingatkan pemda aktif bekerja sama dengan pengembang lainnya dalam menyediakan perumahan bagi rakyat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News