KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping untuk menandatangani kesepakatan perdagangan yang dinanti-nanti kemungkinan akan ditunda hingga Desember. Menurut pejabat senior dari pemerintahan Trump, saat ini perundingan terkait persyaratan dan tempat pertemuan masih terus dibahas.

Sumber Reuters yang namanya tidak mau disebut karena hal ini masih rahasia, bilang, masih ada kemungkinan kesepakatan fase satu yang bertujuan untuk mengakhiri kerusakan akibat perang dagang tidak akan tercapai. Namun, saat ini, kemungkinan terbesarnya adalah tercapai kesepakatan.

Baca Juga: Siap-siap, pelambatan ekonomi China kian dalam

Puluhan tempat sudah diusulkan untuk pertemuan kedua pemimpin. Salah satu lokasi yang memungkinan adalah London, di mana kedua pimpinan dapat bertemu setelah pertemuan NATO di mana Trump dijadwalkan akan hadir pada tanggal 3-4 Desember. "Ini masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan," jelasnya.

Lokasi lain yang juga dipertimbangkan antara lain Eropa dan Asia. Pun demikian dengan Swedia dan Swiss. Iowa, yang disarankan Trump, tampaknya dikesampingkan, kata pejabat itu.

Tekanan terbaru China terkait pencabutan tarif lebih banyak akan dibahas. Namun,   diharapkan tidak akan menggagalkan kemajuan menuju kesepakatan sementara.

Baca Juga: Meski semakin ditekan Trump, Huawei yakin bisnis tetap bisa naik 20% di tahun depan

Pejabat senior itu juga mengatakan, China diyakini melihat kesepakatan cepat sebagai peluang terbaik untuk syarat-syarat yang menguntungkan, mengingat tekanan yang dihadapi Trump dari penyelidikan pemakzulan Kongres seiring upayanya untuk terpilih kembali pada tahun 2020.

"Negosiasi terus berlanjut dan proses pembuatan draft perjanjian fase satu terus mengalami kemajuan," kata juru bicara Gedung Putih Judd Deere. "Kami akan memberi tahu Anda ketika kami memiliki pengumuman tentang lokasi penandatanganan."

Melansir Reuters, kesepakatan sementara AS-China secara luas diharapkan mencakup janji AS untuk membatalkan tarif yang dijadwalkan akan berlaku pada 15 Desember atas impor China senilai sekitar US$ 156 miliar, termasuk ponsel, komputer laptop, dan mainan.

Baca Juga: Pemerintah akui perlambatan ekonomi global akan berdampak terhadap Indonesia

Sejak Trump menjabat pada tahun 2017, pemerintahannya telah menekan China untuk menghentikan subsidi besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan milik negara dan mengakhiri pemindahan paksa teknologi Amerika ke perusahaan-perusahaan China sebagai syarat melakukan bisnis di China.

Para analis mengatakan kesepakatan tahap satu akan gagal untuk mengatasi masalah ini secara memadai, sebagian besar akan fokus pada pembelian barang pertanian AS dan perlindungan properti intelektual AS yang terkait dengan masalah hak cipta dan merek dagang. Kesepakatan tersebut digadang-gadang tidak akan membahas subsidi industri sama sekali.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie