JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengembangkan budidaya rumput laut sampai 4 mil dari garis pantai. Sedangkan untuk wilayah di atas 4 mil, KKP akan mengembangkan budidaya laut dengan menggunakan Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Jadi nantinya, bisa dilakukan untuk pengembangan ikan kakap, kerapu, bawal bintang, abalone dan tuna. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan pengembangan budidaya laut atau Marikultur terus dikembangkan. Selain upaya ini mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, potensi lahan marikultur Indonesia mencapai 4,58 juta hektare (ha), tapi baru 2% saja yang dimanfaatkan sampai saat ini. Sementara masih ada lagi prospek pengembangan usaha marikultur yang dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai hingga ke area lepas pantai. Slamet menjelaskan, komoditas marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak diminati oleh pasar luar negeri yang masih sangat terbuka lebar. Capaian produksi marikultur juga mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Ambil contoh seperti rumput laut yang produksinya pada tahun 2010 sekitar 3,9 juta ton, pada tahun 2014 meningkat mencapai 10,2 juta ton. "Demikian juga pada komoditas kakap dan kerapu serta komoditas lain seperti bawal bintang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan," ujar Slamet, Selasa (28/4). Slamet menuturkan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), merupakan salah satu kabupaten di wilayah propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi perikanan budidaya laut cukup besar. Potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut di Pessel mencapai 415 ha. Dimana saat ini sebagian besar dikembangkan untuk budidaya laut seperti kerapu dengan sistem KJA dan juga rumput laut. Kerapu saat ini masih menjadi primadona ekspor dengan tujuan China dan Hongkong. Namun, KKP mendorong melakukan diversivikasi komoditas dalam budidaya laut, seperti budidaya ikan bawal bintang. Keunggulan ikan bawal bintang karena harus diolah terlebih dahulu baru di ekspor. KKP juga mendorong dilakukannya restocking dalam rangka memperbanyak stok ikan di alam dan menunjang keberlanjutan. Untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya khususnya di Pessel, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), memberikan bantuan baik berupa permodalan maupun peralatan. Ia bilang, sejak tahun 2011, DJPB telah menyalurkan bantuan permodalan melalui PUMP-PB sebanyak tiga paket senilai Rp 300 juta dan pada tahun 2014. KKP juga salurkan bantuan permodalan sebanyak 34 paket senilai Rp 1,19 miliar. Juga KKP serahkan KJA Ramah lingkungan sebanyak 9 unit sejak tahun 2011 – 2014. "Ini semua kita harapkan mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Pessel”, ungkap Slamet. KKP mencatat, produksi perikanan budidaya Sumatera Barat tahun 2013 mencapai 206.000 ton atau meningkat 12 % dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian peningkatan produksi ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha perikanan budidaya dan juga kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
Rumput laut dikembangkan sampai 4 mil garis pantai
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengembangkan budidaya rumput laut sampai 4 mil dari garis pantai. Sedangkan untuk wilayah di atas 4 mil, KKP akan mengembangkan budidaya laut dengan menggunakan Karamba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Jadi nantinya, bisa dilakukan untuk pengembangan ikan kakap, kerapu, bawal bintang, abalone dan tuna. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan pengembangan budidaya laut atau Marikultur terus dikembangkan. Selain upaya ini mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, potensi lahan marikultur Indonesia mencapai 4,58 juta hektare (ha), tapi baru 2% saja yang dimanfaatkan sampai saat ini. Sementara masih ada lagi prospek pengembangan usaha marikultur yang dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai hingga ke area lepas pantai. Slamet menjelaskan, komoditas marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak diminati oleh pasar luar negeri yang masih sangat terbuka lebar. Capaian produksi marikultur juga mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Ambil contoh seperti rumput laut yang produksinya pada tahun 2010 sekitar 3,9 juta ton, pada tahun 2014 meningkat mencapai 10,2 juta ton. "Demikian juga pada komoditas kakap dan kerapu serta komoditas lain seperti bawal bintang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan," ujar Slamet, Selasa (28/4). Slamet menuturkan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), merupakan salah satu kabupaten di wilayah propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi perikanan budidaya laut cukup besar. Potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut di Pessel mencapai 415 ha. Dimana saat ini sebagian besar dikembangkan untuk budidaya laut seperti kerapu dengan sistem KJA dan juga rumput laut. Kerapu saat ini masih menjadi primadona ekspor dengan tujuan China dan Hongkong. Namun, KKP mendorong melakukan diversivikasi komoditas dalam budidaya laut, seperti budidaya ikan bawal bintang. Keunggulan ikan bawal bintang karena harus diolah terlebih dahulu baru di ekspor. KKP juga mendorong dilakukannya restocking dalam rangka memperbanyak stok ikan di alam dan menunjang keberlanjutan. Untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya khususnya di Pessel, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), memberikan bantuan baik berupa permodalan maupun peralatan. Ia bilang, sejak tahun 2011, DJPB telah menyalurkan bantuan permodalan melalui PUMP-PB sebanyak tiga paket senilai Rp 300 juta dan pada tahun 2014. KKP juga salurkan bantuan permodalan sebanyak 34 paket senilai Rp 1,19 miliar. Juga KKP serahkan KJA Ramah lingkungan sebanyak 9 unit sejak tahun 2011 – 2014. "Ini semua kita harapkan mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Pessel”, ungkap Slamet. KKP mencatat, produksi perikanan budidaya Sumatera Barat tahun 2013 mencapai 206.000 ton atau meningkat 12 % dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian peningkatan produksi ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan usaha perikanan budidaya dan juga kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
