KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera memperkuat konsolidasi dari jaringan yang ada di daerah. Hal ini dilakukan untuk memantau kondisi bisnis di lapangan.

Pengelola Statuter Bidang SDM, Umum dan Komunikasi AJB Bumiputera Adhie Massardi mengatakan, saat ini satu-satunya perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual di Indonesia ini sedang menyebar para pengelola statuter ke berbagai wilayah. Salah satunya untuk memperbarui perkembangan di lapangan.

Menurut Adhie, dinamika di lapangan harus terus dipantau. Misalnya saja soal aspek pemasaran setelah AJB Bumiputera bisa beroperasi secara normal kembali. Pasalnya seperti yang diketahui, salah satu pemain asuransi jiwa tertua di Indonesia ini sempat puasa jualan lebih dari satu tahun sejak 2016.

Karena sempat berhenti jualan cukup lama, ia menilai tentunya ada perubahan dan dinamika di lapangan. Karena itu, pihaknya perlu kembali melakukan konsolidasi ke jaringan AJB Bumiputera yang ada di daerah.

Selain itu, dia bilang konsolidasi ini juga untuk melihat berbagai tantangan dan kendala yang masih ada di pasar. "Dari situ kita update masalah di daerah seperti apa lalu kita rumuskan program solusinya," kata dia, Senin (16/7).

Tak cuma untuk memecahkan masalah, konsolidasi di daerah ini juga dilakukan untuk makin mengoptimalkan operasional AJB Bumiputera. Mulai dari penjualan, layanan kepada pemegang polis, hingga untuk urusan klaim.

Setelah bisa kembali berjualan polis baru, AJB Bumiputera memang berupaya menggenjot kinerja untuk menjaga likuiditas. Sayangnya ia mengaku belum bisa menyebut jumlah premi baru yang diraup AJB Bumiputera.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso menyebut sejak awal tahun hingga awal Mei 2018, AJB Bumiputera sudah mengantongi premi bisnis baru sekitar Rp 394 miliar.

Upaya konsolidasi, kata Adhie juga dilakukan untuk memastikan proses operasional berjalan maksimal. Pasalnya, dalam proses penguatan yang dilakukan, AJB Bumiputera melakukan penyempurnaan standar operasional alias SOP yang berjalan di tubuh perusahaan.

Salah satunya adalah aspek keuangan yang disentralisasi di kantor pusat. Sehingga pembayaran premi maupun klaim tak lagi lewat kator cabang untuk meminimalisir risiko keuangan dan fraud.

"Kami targetkan dalam dua minggu ini sudah selasai untuk mencari masukan di daerah," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi