KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan saat ini BI sedang merumuskan pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk membendung maraknya pengunaan mata uang digital yakni kripto seperti bitcoin. “Sejak awal kami tegaskan bitcoin tidak sebagai alat pembayaran yang sah demikian juga mata uang selain rupiah,” kata Perry dalam acara yang bertajuk Indonesia Economic Outlook, Kamis (25/2). Kata Perry CBDC akan diedarkan melalui perbankan maupun financial technology (fintech) dengan mekanisme wholesale maupun secara ritel.
“Kami juga melakukan kerjasama dengan bank-bank setral lain, kami antara bank sentral saling study untuk menyusun dan mengeluarkan itu (CBDC) InsyaAllah ke depannya,” ujar Perry. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menambahkan CBDC merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency.Ia bilang CBDC bagian dari kewajiban moneter bank sentral. Erwin membeberkan saat ini BI melakukan kajian untuk melihat potensi dan manfaat mata uang digital atau CBDC dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Hal ini akan menentukan terhadap perbedaan desain dan arsitektur CBDC yang akan dipilih, beserta mitigasi risikonya.
Baca Juga: Gubernur BI ingatkan bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia Menurut Erwin Haryono, penerbitan mata uang digital atau CBDC dari berbagai negara juga berbeda-beda. Misalnya di negara-negara maju, penerbitan mata uang digital atau CBDC didorong oleh kebutuhan untuk mendukung keamanan pembayaran dan stabilitas keuangan. Selain itu, memitigasi private digital currency dan merespon penggunaan uang kartal menjadi key driver utama negara-negara tersebut dalam melakukan eksplorasi. Sementara, bagi negara-negara berkembang, penerbitan mata uang digital dipengaruhi faktor untuk memperoleh efisiensi sistem pembayaran domestik dan keuangan inklusif serta memitigasi shadow banking. Dalam konteks Indonesia, Erwin menegaskan pihaknya memandang penting untuk mempersiapkan mata uang digital atau CBDC secara memadai. Termasuk untuk menghadapi situasi yang berubah melalui penelitian tentang konsep CBDC yang tepat diterapkan di Indonesia dan implikasinya pada sektor publik dan swasta. "Pada waktunya kami tindaklanjuti dengan perumusan kebijakan terkait penerbitan mata uang digital atau CBDC, yang implementasinya akan didahului dengan studi/kajian hingga tahapan eksperimen secara matang dan komprehensif," kata Erwin dalam keterangan resminya, Kamis (25/2). Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho menilai langkah bank sentral menerapkan CBDC merupakah hal yang positif dan konstruktif. Ini menggambarkan bahwa BI tidak ketinggalan dalam teknologi dan digital. Ia juga berpendapat konsep CDBC aman. “Karena CBDC rupiah ini di-peg ke dalam rupiah yang sebenarnya, secara umum saya rasa ini adalah digitalisasi rupiah. Tidak seperti crypto currency lain yang tidak ada cantolannyan,” kata Luthfi kepada Kontan.co.id, Jumat (26/1). Luthfi menambahkan setidaknya dalam jangka pendek CBDC tidak memiliki dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Namun dia mewaspadai adanya peretas. “Kecuali nanti ada kebocoran-kebocoran (
hacker) yang wajar dalam dunia digital. Tapi ini seharusnya dapat diperbaiki dengan cepat,” kata Luthfi. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan nantinya dibutuhkan infrastruktur yang lebih merata dalam implementasi CBDC. Terutama infrastruktur jaringan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sifat mata uang digital yang membutuhkan akses internet.
Baca Juga: Mata uang digital bank sentral akan diterbitkan begini penjelasan Bank Indonesia Tanpa hal tersebut, Josua menilai dampak pemanfaatan dari mata uang digital akan sangat terbatas pada perekonomian. Namun, yang jelas, Josua mengatakan salah satu potensi keunggulan yang dapat diperoleh penerbitan CBDC adalah lebih mudahnya memantau pergerakan dan volatilitas
money supply. “Sehingga sangat mungkin jika kebijakan moneter dapat lebih mudah ditransmisikan ke perekonomian,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Jumat (26/2). Sementara itu, Josua mengatakan BI setidaknya bisa berkaca ke China yang sudah menerapkan CBDC terlebih dahulu, meski baru dilakukan secara terbatas. “China memberikan 200 yuan kepada 50.000 penduduk untuk memantau dampaknya terhadap perekonomian dan pasar keuangan,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi