Rupiah Bangkit Tipis dari Rekor Terlemah, Beban Subsidi APBN Masih Berat



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah masih menahan manfaat penurunan harga minyak mentah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Meski harga minyak mulai melandai, biaya minyak mentah dalam rupiah masih sekitar 68% di atas asumsi APBN, menurut perhitungan EBC Financial Group.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada Rabu (18/11/2026) berada di level Rp 18.252 per dolar AS. Rupiah menguat tipis Rp 12 atau 0,07% dibandingkan posisi sehari sebelumnya sebesar Rp 18.264 per dolar AS.

Meski menguat, posisi JISDOR pada 18 November masih berada di sekitar level terlemahnya. Rekor terendah sebelumnya tercatat pada Selasa (17/11/2026) di level Rp 18.264 per dolar AS.


Penguatan rupiah tersebut terjadi setelah BI menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, belanja subsidi dan kompensasi, termasuk untuk sektor energi dan nonenergi, telah mencapai Rp 415,8 triliun hingga Oktober 2026. Nilai tersebut meningkat 32% secara tahunan.

Baca Juga: BI Kerek Suku Bunga ke 6% Angkat Rupiah, Ini Proyeksi Pergerakan Kamis (19/11)

Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman mengatakan, penurunan harga minyak memang memberikan ruang bagi APBN. Namun, manfaatnya tidak sepenuhnya terasa karena pelemahan rupiah membuat biaya pembelian minyak dalam mata uang domestik tetap tinggi.

“Harga minyak yang lebih murah memang membantu APBN, tetapi tidak sebesar penurunan harga minyaknya. Indonesia membayar minyak dalam dolar AS, dan saat ini satu dolar membutuhkan sekitar 11% lebih banyak rupiah dibanding asumsi APBN. Harga Pertalite dan Solar bersubsidi tetap, sehingga konsumen tidak merasakan apa-apa dan Kementerian Keuangan yang menanggung selisihnya,” ujar Sana dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) pada November 2026 berada di kisaran US$ 103,94 hingga US$ 108,94 per barel. Angka tersebut turun dibandingkan ICP Oktober yang mencapai US$ 117,24 per barel.

Meski demikian, titik tengah proyeksi ICP November sebesar US$ 106,44 per barel masih lebih dari US$ 36 di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.

Pelemahan rupiah semakin memperlebar selisih tersebut. Kurs JISDOR pada 16 November 2026 tercatat sekitar 11% lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Dengan kurs tersebut, minyak seharga US$ 106,44 per barel setara sekitar Rp 1,94 juta. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar Rp 1,155 juta per barel berdasarkan asumsi harga minyak dan kurs dalam APBN.

EBC menjelaskan, perhitungan tersebut membandingkan proyeksi harga minyak untuk satu bulan dengan asumsi APBN setahun penuh. Karena itu, angka tersebut menggambarkan skala tekanan, bukan nilai akhir tagihan pemerintah.

Kontribusi pelemahan rupiah terhadap selisih biaya minyak juga semakin besar. Berdasarkan rata-rata sejak awal tahun, pelemahan rupiah menyumbang sekitar 6 poin persentase dari selisih biaya sebesar 43%. Namun, dengan menggunakan kurs 16 November, porsinya meningkat menjadi sekitar seperlima dari selisih biaya sebesar 68%.

Tekanan terhadap APBN juga terlihat dari selisih antara harga jual BBM bersubsidi dan harga keekonomiannya. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp 18.102 per liter. Adapun Solar dijual Rp 6.800 per liter, jauh di bawah harga keekonomian sebesar Rp 21.457 per liter.

Baca Juga: BI Rate Naik ke 6%, Rupiah Masih Dibayangi Target Rp 18.500 per Dolar AS

Selisih tersebut menjadi beban pemerintah melalui subsidi dan kompensasi. Pelemahan rupiah turut memperlebar kesenjangan biaya, dengan Solar menanggung selisih terbesar per liter.

Di sisi volume, penyaluran BBM bersubsidi meningkat 9,5% menjadi 15,24 juta kiloliter hingga Oktober 2026. Kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi sehingga ikut meningkatkan penyalurannya.

Realisasi belanja hingga Oktober juga dipengaruhi perubahan jadwal pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN. Pembayaran yang sebelumnya dilakukan setiap tiga bulan kini berubah menjadi bulanan.

Selain harga minyak dan nilai tukar, biaya pembiayaan pemerintah turut menghadapi tekanan. Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,68% pada 13 November 2026, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar 6,9%.

Dengan demikian, harga minyak, nilai tukar rupiah, dan imbal hasil obligasi sama-sama berada di atas asumsi APBN. Penurunan harga minyak mulai memberikan ruang penghematan, tetapi pelemahan rupiah menahan manfaat tersebut, sementara kenaikan imbal hasil SBN menambah tekanan terhadap pembiayaan pemerintah.

Sana menambahkan, kebutuhan dolar AS untuk membayar impor BBM masih dapat menjadi sumber tekanan terhadap rupiah meskipun harga minyak turun.

“Importir BBM tetap membutuhkan dolar untuk membayar minyak, dan permintaan itu dapat terus menekan rupiah meski harga minyak turun,” kata Sana.

Menurut dia, stabilisasi rupiah menjadi salah satu faktor penting agar penghematan dari penurunan harga minyak dapat lebih terasa dalam APBN. Selain perkembangan harga minyak resmi berikutnya, tren belanja subsidi pemerintah dan pergerakan rupiah setelah kenaikan BI Rate juga perlu dicermati.

Baca Juga: BI Rate Naik, Rupiah Spot Menguat 0,13% ke Rp 18.232 per Dolar AS, Rabu (18/11)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

TAG: