KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah pada 2027 berpotensi bergerak lebih lemah dibandingkan asumsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Meski demikian, pelemahan tersebut diperkirakan tidak akan sebesar yang terjadi pada 2026.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai asumsi rupiah Rp 17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 masih cukup realistis. Menurutnya, angka tersebut merupakan asumsi rata-rata nilai tukar sepanjang tahun, bukan level yang harus dipertahankan setiap hari.

Josua menjelaskan, dalam Nota Keuangan menempatkan asumsi rupiah 2027 pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, dengan titik asumsi Rp 17.500 per dolar AS.

Baca Juga: DPR Minta Belanja Perpajakan Rp 632 Triliun di 2027 Lebih Selektif

Sementara itu, dibandingkan dengan asumsi rupiah dalam APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS, proyeksi rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun ini berada di sekitar Rp 17.743 per dolar AS atau sekitar 7,5% lebih lemah dari asumsi awal pemerintah.

Untuk 2027, Josua memperkirakan rata-rata rupiah berada di level Rp 17.599 per dolar AS, dengan posisi akhir tahun sekitar Rp 17.469 per dolar AS. Dengan demikian, selisih proyeksi terhadap asumsi RAPBN 2027 hanya sekitar Rp 99 atau 0,6%.

"Jadi saya cenderung melihat kemungkinan penyimpangan kecil ke arah rupiah yang lebih lemah, tetapi bukan penyimpangan besar seperti 2026. Dengan kata lain, Rp17.500 masih cukup masuk akal sebagai dasar penyusunan anggaran, walaupun sedikit optimistis dibandingkan proyeksi kami," ujar Josua kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Josua mengatakan, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rupiah yang melemah dapat meningkatkan nilai rupiah dari sejumlah penerimaan negara yang berkaitan dengan ekspor, impor, pajak penghasilan migas, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas.

Namun, di sisi lain, pelemahan rupiah juga meningkatkan belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang valuta asing serta subsidi dan kompensasi energi.

Dalam Nota Keuangan, setiap pelemahan rata-rata rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan dapat menambah pendapatan negara sekitar Rp 5 triliun. Namun, belanja negara juga meningkat sekitar Rp 8 triliun sehingga secara bersih defisit APBN berpotensi melebar sekitar Rp 3 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas Percepat Penanganan Pascagempa Flores NTT

Dengan asumsi rata-rata rupiah 2027 berada di sekitar Rp 17.600 per dolar AS, dampak langsung terhadap defisit secara mekanis dinilai masih relatif kecil, yakni sekitar Rp 3 triliun sebelum memperhitungkan respons kebijakan pemerintah.

Menurut Josua, risiko terhadap APBN akan jauh lebih besar apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah.

"Ini penting karena Indonesia merupakan pengimpor bersih minyak," katanya.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 75 per barel dalam RAPBN 2027, dengan rentang risiko US$ 70-US$ 95 per barel.

Setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit sekitar Rp 8,5 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dampak pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS yang sekitar Rp 3 triliun.

"Jadi skenario paling tidak nyaman bagi APBN bukan sekadar rupiah Rp18.000, tetapi rupiah melemah bersamaan dengan harga minyak tinggi," jelas Josua.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan subsidi energi, kompensasi, biaya impor energi, inflasi, pembayaran bunga, hingga kebutuhan pembiayaan pemerintah secara bersamaan.

Adapun anggaran subsidi energi 2027 telah direncanakan sebesar Rp 272,9 triliun, meningkat dari outlook 2026 sekitar Rp 227,3 triliun. Perhitungan subsidi tersebut sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan harga minyak.

Dari sisi fundamental eksternal, Josua melihat rupiah masih menghadapi tekanan pada 2027. Namun, tekanan tersebut belum mengarah pada kondisi yang tidak terkendali.

Ia memperkirakan surplus perdagangan barang Indonesia tetap berada di sekitar US$ 10 miliar pada 2027. Namun, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi sekitar US$ 39,77 miliar atau 2,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Cadangan devisa diperkirakan berada di sekitar US$ 143,47 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sekitar US$ 145,26 miliar pada akhir 2026.

Baca Juga: BNPB Perluas Penanganan Korban Gempa NTT, Anak-anak Dapat Trauma Healing

Menurut Josua, kondisi tersebut menunjukkan tantangan rupiah lebih berpotensi berasal dari peningkatan permintaan devisa dibandingkan kekurangan devisa secara mendadak. Permintaan dolar dapat meningkat seiring percepatan investasi dan impor ketika pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan impor riil 2027 diperkirakan mencapai 9,13%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,31%.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,9%. Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih konservatif, yakni sekitar 5,22%.

Ia menilai pertumbuhan yang terlalu banyak didorong permintaan domestik dan investasi dengan kandungan impor tinggi berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar dan menekan rupiah.

Karena itu, tambahan investasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, industri substitusi impor, hilirisasi yang mampu menghasilkan ekspor, serta investasi asing langsung yang membawa devisa dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Josua menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu diwaspadai terhadap pergerakan rupiah pada 2027.

Pertama, arah kebijakan bank sentral AS atau Federal Reserve dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Meski inflasi AS mulai mereda, imbal hasil surat utang jangka panjang masih berpotensi bertahan tinggi akibat defisit fiskal AS dan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar.

Kedua, risiko geopolitik dan harga minyak. Ketegangan di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan harga energi sekaligus memicu perpindahan dana investor global ke aset yang dianggap lebih aman.

Ketiga, kualitas arus modal. Josua mencatat arus modal asing hingga Agustus 2026 masih belum tersebar secara merata. Secara kumulatif, arus masuk bersih sekitar US$ 5,90 miliar, dengan sekitar US$ 9,41 miliar berasal dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara pasar saham mengalami arus keluar sekitar US$ 4,12 miliar.

Baca Juga: Mentan Copot 14 Pegawai Kementan, Diduga Rugikan Negara Hingga Miliaran Rupiah

Keempat, kredibilitas fiskal domestik. Pasar akan mencermati kemampuan pemerintah menurunkan defisit dari outlook 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB menjadi 2,40% terhadap PDB pada 2027, di tengah peningkatan belanja dan program prioritas pemerintah.

Josua menilai risiko terbesar APBN 2027 bukan semata-mata berasal dari asumsi rupiah. Kerentanan justru muncul apabila sejumlah asumsi meleset secara bersamaan, seperti pertumbuhan ekonomi lebih rendah, rupiah lebih lemah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) lebih tinggi, dan harga minyak lebih mahal.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,9% dan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Sementara itu, Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,22%, imbal hasil SBN 10 tahun sekitar 7,29%, serta defisit APBN sekitar 2,90% terhadap PDB.

Meski demikian, terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang rupiah, antara lain potensi pelonggaran kebijakan moneter global, ketahanan ekspor nonmigas hasil hilirisasi, optimalisasi devisa hasil ekspor, perluasan kerja sama perdagangan, serta perbaikan iklim investasi.

"Jika tekanan geopolitik mereda, harga minyak turun, arus investasi menguat, dan kepercayaan terhadap fiskal terjaga, rupiah justru berpeluang menguat secara bertahap pada paruh kedua 2027," kata Josua.

Dengan demikian, Josua menilai asumsi rupiah Rp 17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 jauh lebih realistis dibandingkan asumsi Rp 16.500 per dolar AS pada APBN 2026. Risiko rupiah berada sedikit di atas asumsi tetap ada, dengan proyeksi rata-rata sekitar Rp 17.600 per dolar AS, tetapi belum menunjukkan potensi penyimpangan besar.

Pemerintah, menurutnya, perlu menjaga volatilitas rupiah, memperbesar pasokan devisa, memperkuat ekspor dan investasi langsung, mempercepat kewajiban penempatan devisa hasil ekspor, mengurangi impor energi, memperluas transaksi mata uang lokal, serta menjaga kredibilitas APBN.

Dari sisi fiskal, bantalan risiko juga perlu disiapkan untuk menghadapi kombinasi rupiah melemah, harga minyak tinggi, dan biaya penerbitan SBN meningkat karena kombinasi ketiganya akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap APBN dibandingkan pelemahan rupiah secara terpisah.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Mulai Mengerem Insentif Pajak pada 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News