JAKARTA. Nilai tukar rupiah yang kian kuat akhirnya mendorong pemerintah merevisi asumsi kurs dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Rencananya, pemerintah hendak menurunkan angka asumsi itu. Pemerintah berencana memangkas asumsi rupiah yang saat ini Rp 9.250 menjadi Rp 9.000 per dollar AS. "Saya rasa itu angka yang aman dan moderat. Sebenarnya bisa lebih dari itu tetapi kami mencari aman," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, kemarin (11/4). Namun, ia menambahkan pemerintah masih menunggu perkembangan nilai tukar rupiah sampai bulan Mei nanti.
Bambang belum mencemaskan dampak penguatan rupiah terhadap kinerja ekspor sebab hingga kini ekspor masih tumbuh. Selain itu, apabila Indonesia melakukan ekspor atau perdagangan dengan negara yang mata uangnya juga menguat terhadap dollar AS, daya saing takkan banyak terpengaruh. Pengamat pasar uang Farial Anwar menilai positif rencana perubahan asumsi nilai tukar rupiah. "Saya rasa Rp 9.000 adalah angka yang aman, walaupun bisa lebih dari itu yaitu sekitar Rp 8.800 per dollar AS," ujarnya. Dia berharap, pemerintah juga telah memperhitungkan dampak negatif jika sewaktu-waktu terjadi pelemahan rupiah. Perubahan asumsi rupiah tersebut juga akan meringankan beban bunga utang. Karena itu, Farial berharap pemerintah segera merevisi asumsi rupiah di APBN 2011. Di luar itu, ia mengeluhkan asumsi pemerintah selalu meleset dari tahun ke tahun. "Selama
capital inflow terus berdatangan, nilai tukar rupiah akan terus fluktuatif, dan angkanya akan terus meninggalkan asumsi yang telah pemerintah pertahankan selama ini," ujarnya. Revisi asumsi minyak Selain asumsi rupiah, pemerintah juga akan mengubah target produksi (lifting) minyak dan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Bambang mengungkapkan, yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengubah asumsi itu adalah kuota volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebab, kuota BBM bersubsidi diperkirakan meningkat tahun ini. "Harga minyak, lifting minyak, dan volume BBM yang dikonsumsi akan kami tinjau lagi," tambahnya. Namun, ia tak mengungkapkan ancar-ancar angka revisinya. Bambang hanya menjelaskan, perubahan asumsi minyak akan masuk dalam rancangan APBN Perubahan 2011 yang akan dibahas pertengahan tahun ini. Paling cepat, Juli nanti, pemerintah akan mengajukan revisi APBN 2011 ke DPR. Pemerintah memang mau tak mau perlu mengubah asumsi terkait minyak. Sebab, gejolak harga minyak makin tak terkendali. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah telah menjadi ancaman tersendiri. "Yang di Libia ini sebenarnya temporer. Bahwa sekarang menjadi lama itu di luar perkiraan kami," ungkap Bambang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Rizki Caturini
