KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin persisten. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya premi risiko domestik.

Tentunya itu memunculkan pertanyaan, apakah sudah urgernsinya bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali menaikkan suku bunga acuan demi menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah.

Asal tahu saja, kurs rupiah berada di titik paling lemah sepanjang sejarah. Rupiah di pasar spot ditutup melemah Rp 90 atau 0,50% menjadi Rp 18.239 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (12/11).

Baca Juga: IHSG Melonjak 2,66% Hari Ini, Waspadai Potensi Profit Taking pada Jumat (13/11)

Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat ke level 102,8. Pun, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun terpantau parkir di level 4,99% atau menguat 2% sepekan terakhir.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, mengatakan rupiah dalam jangka pendek masih berisiko menuju pelemahan. Sebab, data inflasi AS pada Oktober naik 0,4% secara bulanan, di atas konsensus 0,3%.

Apalagi dengan suku bunga The Fed saat ini di kisaran 3,75%-4,00%, ia memperkirakan kenaikan 25 basis poin pada Desember. Risiko yang perlu diperhatikan adalah pasar mulai memperhitungkan bahwa batas atas suku bunga The Fed dalam siklus ini bisa melampaui 4,25% jika inflasi terus melampaui ekspektasi.

Menurutnya, ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut terlebih dahulu mengerek imbal hasil obligasi AS dan mengangkat dolar AS, bahkan sebelum The Fed benar-benar mengambil keputusan.

“Dari level rupiah Rp 18.239 per dolar AS (posisi hari ini), rupiah berisiko menguji Rp 18.300-Rp 18.400 dalam beberapa pekan ke depan jika imbal hasil AS terus naik dan premi risiko domestik ikut melebar. Itu skenario tekanan jangka pendek,” ungkap Faiz kepada Kontan, Kamis (12/11/2026).

Faiz pun menjelaskan, tekanan terhadap rupiah yang berlarut-larut sejak awal tahun menunjukkan investor meminta kompensasi lebih besar memegang aset berdenominasi rupiah. Penyebabnya tak terlepas dari sejumlah faktor domestik. Pertama, ketidakpastian politik membuat investor meminta premi risiko lebih tinggi selama arah dan kesinambungan kebijakan belum jelas.

Kedua, konsultasi penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai kemungkinan perubahan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market membuat sebagian investor lebih berhati-hati menambah eksposur saham Indonesia menjelang keputusan.

Ketiga, surplus perdagangan yang lebih tipis tahun ini dan defisit transaksi berjalan membuat rupiah lebih sensitif terhadap perubahan arus modal portofolio.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada triwulan III menunjukkan aktivitas domestik masih solid. Menurut Faiz, jika premi risiko bertahan tinggi, dampaknya akan makin terasa di sektor riil.

“Biaya pembiayaan pemerintah dan korporasi naik, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor, dan perusahaan dengan utang dolar yang kurang terlindung menghadapi beban pembayaran lebih besar. Kombinasi itu pada akhirnya bisa menahan investasi,” lanjutnya.

Nah, untuk merespons kombinasi fenomena di atas, Faiz memperkirakan BI perlu mengambil langkah preemptif melalui kenaikan suku bunga acuan. Dalam skenario dasar Danamon, BI Rate diperkirakan naik 25 bps pada November menjadi 6,00%, kemudian kembali naik 25 bps pada Desember menjadi 6,25%.

 “Langkah ini diperlukan untuk menjaga daya tarik aset rupiah saat pasar menyesuaikan ekspektasi terhadap suku bunga Fed, sekaligus membatasi risiko pelemahan kurs merambat ke harga domestic,” tambahnya.

Menurut catatan Faiz, inflasi Oktober masih dalam sasaran BI, tetapi di level 3,23% sudah relatif dekat dengan batas atas 3,50%. Rupiah yang lemah lebih lama dan biaya impor energi yang tinggi membuat risiko inflasi condong ke atas.

Maka, intervensi valas masih tetap diperlukan untuk meredam gejolak berlebihan, sementara pengelolaan likuiditas yang terukur dapat membantu menjaga penyaluran kredit produktif.

Pemerintah juga perlu menekan premi risiko dari sumbernya dengan memberi kepastian mengenai kesinambungan kebijakan, menjaga disiplin fiskal, dan menjelaskan secara transparan bagaimana kenaikan biaya subsidi dan kompensasi energi akan dikelola.

Sementara OJK dan BEI juga perlu menunjukkan kemajuan yang terukur dalam transparansi kepemilikan saham, kualitas data free float, dan pengawasan perdagangan sebagai bagian dari tindak lanjut konsultasi MSCI.

Baca Juga: AUM Tumbuh 1.100%, IPIM Optimis Minat Investasi ETF Emas Terus Menguat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News