KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah pada 2027 diperkirakan masih menghadapi tekanan meski ruang penguatan tetap terbuka. Asumsi rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 17.500 per dolar AS dinilai lebih realistis dibandingkan asumsi Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN 2026, namun masih tergolong optimistis.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai, posisi rupiah yang masih berada di kisaran Rp 17.800-an per dolar AS pada pertengahan Agustus 2026 menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan kondisi eksternal secara konsisten agar rata-rata rupiah dapat mencapai Rp17.500 pada 2027.

"Menurut saya, asumsi Rupiah Rp 17.500/USD dalam RAPBN 2027 jauh lebih realistis dibanding asumsi Rp 16.500 per dollar AS pada APBN 2026, tetapi tetap relatif optimistis," ujar Faiz kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Swasta Susut Jadi US$ 194,6 Miliar, Ini Sektor Penyumbang Terbesar

Faiz memperkirakan rupiah masih berpotensi tertekan pada kuartal III-2026 di kisaran Rp 17.900-Rp 18.150 per dolar AS. Tekanan tersebut terutama berasal dari ketidakpastian arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed), harga minyak yang berpotensi tetap tinggi, serta ketidakpastian geopolitik.

Namun, rupiah berpeluang menguat menuju Rp 17.900 per dolar AS pada akhir 2026 seiring potensi deeskalasi konflik geopolitik. Penguatan diperkirakan berlanjut pada 2027 apabila kondisi global secara bertahap menjadi lebih kondusif.

"Karena itu, saya tidak melihat Rp 17.500 sebagai angka yang mustahil, tetapi risikonya masih lebih condong ke arah rupiah lebih lemah daripada asumsi pemerintah, terutama pada awal 2027," katanya.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang akan menentukan pergerakan rupiah adalah selisih suku bunga atau interest rate differential serta arus modal. Saat ini The Fed masih mempertahankan Fed Funds Rate di level 3,50%-3,75%, sehingga tingkat suku bunga global masih relatif tinggi.

Selama imbal hasil US Treasury dan dolar AS tetap tinggi, negara berkembang seperti Indonesia perlu memberikan kompensasi risiko yang memadai untuk menarik aliran modal asing.

Di sisi domestik, Bank Indonesia (BI) juga masih mempertahankan BI Rate di 5,75% dan menjadikan stabilisasi rupiah sebagai salah satu fokus kebijakan.

Selain faktor global, kebutuhan valuta asing (valas) domestik juga masih tinggi. Menurut Irman, impor barang modal untuk mendukung hilirisasi, pembangunan data center, serta proyek besar seperti liquefied natural gas (LNG) memang positif bagi kapasitas produksi dalam jangka menengah.

Namun, dalam jangka pendek, kebutuhan tersebut meningkatkan permintaan dolar AS. Kondisi ini ditambah dengan kebutuhan pembayaran dividen dan utang luar negeri serta potensi pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Baca Juga: DPR Jadwalkan Fit and Proper Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur BI Pekan Depan

"Ditambah kebutuhan pembayaran dividen, utang luar negeri dan potensi pelebaran current account deficit, kondisi ini membuat penguatan Rupiah kemungkinan tidak akan berlangsung secara agresif," jelasnya.

Adapun Faiz menilai, pelemahan rupiah di atas asumsi Rp 17.500 per dolar AS akan memberikan dampak beragam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat meningkatkan penerimaan negara yang berbasis dolar AS, termasuk penerimaan dari sektor minyak dan gas. Namun, di sisi lain, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan belanja subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang dalam valuta asing.

Tekanan terhadap APBN akan semakin besar apabila pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

"Jika pelemahan Rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan yield SBN, tekanannya menjadi lebih besar karena pemerintah menghadapi exchange-rate risk dan refinancing cost sekaligus," kata Irman.

Menurut dia, kondisi tersebut lebih penting untuk diwaspadai dibandingkan sekadar melihat apakah rupiah menembus asumsi Rp 17.500 per dolar AS atau tidak.

Risiko utama pada 2027 adalah kombinasi dolar AS yang kuat, yield US Treasury yang tetap tinggi, serta kebutuhan pembiayaan domestik yang besar. Selain itu, perkembangan harga minyak dan geopolitik Timur Tengah juga perlu dicermati.

Indonesia sebagai negara net importer minyak akan menghadapi tekanan ganda apabila harga minyak kembali meningkat. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap transaksi berjalan, rupiah, subsidi energi hingga inflasi.

Dari sisi domestik, kredibilitas fiskal juga menjadi faktor penting. Pergerakan yield SBN dan rupiah akan sensitif terhadap persepsi investor mengenai kemampuan pemerintah menjaga defisit serta kebutuhan penerbitan utang di tengah besarnya belanja prioritas.

Baca Juga: DPR Kirim Tim ke NTT, Anggaran Penanganan Gempa Flores Disiapkan

"Base case kami memang ada ruang untuk stabilisasi dan penguatan tahun depan ketika tekanan global mereda, tetapi kami melihat jalurnya tetap volatile dan asumsi Rp17.500 masih membutuhkan kondisi yang cukup supportive," ujarnya.

Karena itu, Faiz menilai APBN 2027 sebaiknya tidak hanya dibangun berdasarkan satu titik asumsi nilai tukar. Pemerintah perlu menyiapkan buffer untuk menghadapi skenario rupiah berada di atas Rp17.500 per dolar AS dan yield SBN yang lebih tinggi dari asumsi.

Langkah tersebut penting agar gejolak pasar tidak langsung berujung pada pemangkasan belanja produktif maupun kebutuhan pembiayaan tambahan yang terlalu besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News