JAKARTA. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) cenderung melemah pada Mei-Juni. Pelemahan ini menyebabkan pengusaha ketar ketir karena utang valas naik. Tapi bagi pemerintah, kondisi ini tak cukup mengkhawatirkan karena anggaran subsidi bensin telah dicabut.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan, pelemahan rupiah tak mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), minggu ini rupiah ditutup Rp 13.317 per dollar AS, turun 25 poin dari sehari sebelumnya Rp 13.292. Nilai ini melemah 6,76% dibanding awal 2015 Rp 12.474.

Nilai rata-rata kurs rupiah sejak awal tahun hingga kemarin Rp 12.928,54 per dollar AS. Angka ini sudah meleset dari asumsi nilai tukar rupiah di APBN-P 2015 sebesar Rp 12.500 per dollar AS. Bahkan, dengan potensi pelemahan yang masih terjadi hingga akhir tahun ini, Bank Indonesia (BI) memperkirakan rata-rata rupiah hingga akhir tahun ditutup Rp 13.000-Rp 13.200. Artinya, realisasi nilai tukar telah bergeser Rp 500-Rp 700 lebih lemah dibanding asumsi APBN-P 2015.

Di Nota Keuangan APBN-P 2015 pemerintah membuat simulasi sensitivitas rupiah terhadap anggaran. Apabila nilai tukar rupiah melemah Rp 100 per dollar AS maka pendapatan negara naik antara Rp 3,7 triliun-Rp 4,1 triliun. Tambahan itu berasal dari penerimaan perpajakan Rp 2 triliun-Rp 2,3 triliun. Tapi dampaknya terhadap penambahan setoran pajak dibantah analis pajak.

Dari sisi belanja negara, terjadi kenaikan anggaran Rp 1,5 triliun-Rp 1,7 triliun. Ini bersumber dari belanja pemerintah pusat yang naik Rp 1,1 triliun dan dana transfer ke daerah naik Rp 400 miliar- Rp 600 miliar. Dengan begitu, saat rupiah melemah Rp 100 per dollar AS, terjadi kelebihan pembiayaan sebesar Rp 1,7 triliun-Rp 2,5 triliun.

Nah, dengan potensi nilai tukar rupiah yang meleset dari target sebesar Rp 500-Rp 700 per dollar AS, maka pendapatan negara bakal bertambah sekitar Rp 18,5 triliun- Rp 28,7 triliun. Sedangkan belanja negara akan bertambah Rp 7,5 triliun-Rp 11,9 triliun.

Dengan demikian, potensi kelebihan pembiayaan tahun ini Rp 11 triliun-Rp 16,8 triliun. "Sekarang sudah gak seperti dulu lagi, pelemahan rupiah sekarang tidak berbahaya bagi APBN," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani, Rabu (10/6).

Beban bunga utang Ini disebabkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium sudah dihapus, berbeda dari anggaran sebelumnya. Tahun 2014 beban anggaran subsidi BBM melebihi realisasi yang sebesar 97,4% dari pagu atau Rp 240 triliun jika pemerintah tak menaikan harga premium dan solar subsidi pada November tahun itu.

Kini, tantangan pemerintah dari sisi pembayaran bunga utang. Beban utang luar negeri semakin besar saat dollar AS perkasa. Realisasi pembayaran bunga utang pemerintah hingga 15 Mei adalah Rp 63,3 triliun, 40,6% dari pagu Rp 155,7 triliun.

Namun, jelas Askolani, pembayaran bunga utang yang naik ini di satu sisi juga mengakibatkan nominal pinjaman pokok valuta asing (valas) Indonesia bisa bertambah. Alhasil, pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran bisa dikurangi. Pelemahan rupiah pada sisi lain juga memberikan dampak positif pada penerimaan migas.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih memberi catatan impor proyek bahan baku proyek infrastruktur. Jika impor ini menjadi tanggungan pemerintah, ini bisa merugikan pemerintah. Selain itu, di saat penurunan harga dan permintaan komoditas tambang dan migas, penerimaan negara berkurang karena produksi turun.

Jika pelemahan rupiah tak terlalu merugikan anggaran, seharusnya pemerintah dan BI lebih fokus menjaga agar rupiah bisa menguat terhadap dollar AS. Biar bagaimanapun, perekonomian di dalam negeri akan tertekan jika rupiah yang melemah. Sebab daya beli masyarakat akan ikut lemah karena harga barang dan jasa ikut naik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie