KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Tekanan kurs dinilai bukan lagi sekadar persoalan pasar keuangan, melainkan berpotensi langsung menaikkan biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dampak pelemahan rupiah akan terasa luas karena banyak kebutuhan masyarakat masih bergantung pada komponen impor yang dibayar menggunakan dolar AS.
Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Kuat, Menkeu: Konsumsi Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Menurut dia, masyarakat memang tidak selalu bertransaksi menggunakan dolar AS. Namun, berbagai kebutuhan pokok seperti pupuk, pakan ternak hingga obat-obatan tetap memiliki biaya produksi berbasis impor. "Pangan dan energi menjadi komponen yang paling sensitif terhadap depresiasi kurs," ujar Yusuf, Minggu (17/5/2026). Ia menjelaskan, pupuk urea dan NPK masih menggunakan bahan baku impor. Begitu pula pakan ternak yang bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor. Di sektor kesehatan, banyak obat-obatan menggunakan bahan baku aktif yang juga dibeli dengan dolar AS. Kondisi itu membuat pelemahan rupiah berisiko mendorong inflasi dalam beberapa kuartal mendatang. Yusuf memperkirakan, depresiasi rupiah sebesar 10% dapat menaikkan inflasi sekitar 1,5 hingga 2,5 poin persentase. Kelompok rumah tangga miskin di pedesaan disebut menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Pasalnya, sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan energi yang sangat mudah terdorong naik ketika kurs rupiah melemah.
Baca Juga: Hadapi Tekanan Daya Beli, Begini Strategi Bisnis Mandom Indonesia (TCID) pada 2026 Yusuf memperingatkan, penurunan daya beli bisa terjadi cukup cepat. Rumah tangga dengan pengeluaran Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan diperkirakan dapat kehilangan daya beli riil sekitar 3% sampai 5% dalam beberapa bulan apabila rupiah terus tertekan. Di sisi lain, tekanan ekonomi dapat memicu gelombang PHK jika kondisi global terus memburuk. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi lebih dini. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan stimulus ekonomi serta komunikasi publik yang lebih realistis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah juga menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter memperkuat langkah mitigasi guna menjaga stabilitas nilai tukar.
Baca Juga: Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi, Purbaya Akan Perkuat Daya Beli Masyarakat Ia mendorong Bank Indonesia (BI) tetap aktif melakukan intervensi secara terukur, baik di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun pasar surat berharga negara (SBN). Selain itu, pemerintah diminta memastikan devisa hasil ekspor tetap masuk ke sistem keuangan domestik agar pasokan dolar AS di dalam negeri tetap terjaga di tengah tekanan global.
Misbakhun juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN, terutama untuk menjaga industri padat karya dan mengendalikan harga pangan.
Baca Juga: Di Tengah Lesunya Daya Beli, Segmen Hunian Menengah Masih Prospektif "Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke masyarakat," tegas Misbakhun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
