KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level terendah dalam sejarah mulai memberi tekanan terhadap industri tekstil nasional. Kenaikan biaya impor bahan baku membuat produsen serat dan benang filamen menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan, kenaikan harga dipastikan terjadi terutama pada produk polyester. Kondisi ini dipicu oleh tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor seperti mono ethylene glycol (MEG) dan paraxylene (PX).

“Karena saat ini, lebih baik tetap running walaupun harga bahan baku naik daripada harus stop produksi,” ujar Aqil kepada Kontan, Kamis (14/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurutnya, pelemahan rupiah dan kenaikan harga crude oil menjadi dua tekanan utama yang sedang dihadapi industri hulu tekstil. Situasi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mempertahankan harga sesuai permintaan pelanggan, meskipun permintaan pasar masih tetap ada.

Farhan menilai pemerintah bersama Bank Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, pelemahan kurs dinilai sangat memengaruhi keberlangsungan dunia usaha, terutama industri manufaktur yang masih bergantung pada impor bahan baku.

Baca Juga: RMK Energy (RMKE) Pesan Alat Berat EV Senilai Rp 45,5 Miliar untuk Tahap Pertama

Selain menghadapi kenaikan biaya bahan baku, industri tekstil juga harus menyiasati fluktuasi harga dengan melakukan renegosiasi kontrak bersama mitra usaha.

“Salah satu cara untuk bertahan yakni renegotiated contract,” katanya.

Di tengah tekanan biaya produksi, perusahaan juga tetap mengandalkan kualitas produk dan menjaga loyalitas pelanggan guna mempertahankan permintaan pasar.

APSyFI turut mendorong pemerintah memberikan insentif untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Salah satu usulan yang diajukan adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan evaluasi berkala.

Menurut Farhan, kebijakan tersebut dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News