KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya agresif Bank Indonesia (BI) menahan pelemahan rupiah belum juga membuahkan hasil. Mata uang Garuda justru kembali tertekan hingga menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di tengah kombinasi tekanan global dan domestik yang kian kompleks. Pada perdagangan Jumat (15/5/2026) sore, rupiah ditutup di level Rp 17.598 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah sekitar 0,4% dibandingkan hari sebelumnya. Bahkan dalam sesi pembukaan, kurs sempat menyentuh Rp 17.604 per dolar AS sebelum sedikit terkoreksi.
Baca Juga: Rp 17.529 per Dollar AS, Kurs Rupiah Di Titik Terendah Dalam Sejarah, Ini Dampaknya! Di balik tekanan tersebut, pasar menilai intervensi BI sudah sangat intens. Hal itu tercermin dari penurunan cadangan devisa sekitar US$ 10 miliar dalam empat bulan terakhir, periode Januari hingga April 2026. Di saat yang sama, BI juga makin agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan outstanding per akhir April mencapai Rp 957,91 triliun, sementara porsi kepemilikan asing naik menjadi sekitar 20,06% dari sebelumnya 15,60% di akhir 2025. Kepemilikan BI pada surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan juga meningkat ke 25,50% pada April 2026, dari 22,61% di akhir tahun lalu. Data ini menunjukkan strategi stabilisasi yang dilakukan bank sentral semakin dalam, namun tekanan rupiah belum mereda. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelemahan rupiah tidak bisa lagi dibaca semata sebagai kurang kuatnya intervensi BI. Menurutnya, tekanan saat ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan.
Baca Juga: Investor Mulai Uji Ketahanan Ekonomi RI, Bukan Lagi Sekadar Angka Pertumbuhan "Level Rp 17.500–Rp 17.600 per dolar AS mencerminkan kombinasi tekanan global, fiskal domestik, dan persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi," ujar Yusuf kepada KONTAN, Jumat (15/5). Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor utama yang saat ini menjadi perhatian pelaku pasar. Pertama, kekhawatiran terhadap arah fiskal pemerintah setelah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal tahun melebar. Kedua, isu konsistensi kebijakan yang dinilai penting bagi kepastian usaha dan arus investasi. Ketiga, daya saing Indonesia dalam menarik modal dibanding negara pesaing seperti Vietnam, India, dan Malaysia. Sementara itu, Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai BI masih perlu menjaga keseimbangan kebijakan di tengah tekanan rupiah yang berlanjut.
Baca Juga: Penyebab Rupiah Loyo Bukan Kurang Intervensi, Tapi Konsistensi Kebijakan Pemerintah Menurutnya, ada tiga langkah penting yang harus dijaga bank sentral: memastikan ketersediaan dolar di pasar, menjaga daya tarik aset rupiah melalui imbal hasil yang kompetitif, serta memperkuat komunikasi kebijakan. "Jika tekanan rupiah berlanjut dan mengancam ekspektasi inflasi, peluang kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) semakin terbuka," ujar Josua. Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga berpotensi menimbulkan konsekuensi lanjutan, mulai dari kenaikan biaya dana, tertahannya pertumbuhan kredit, hingga meningkatnya beban pembiayaan surat utang negara.
Baca Juga: Anomali Ekonomi RI Tumbuh 5,61%, FDI dari China Naik dan PMI Manufaktur Melemah Josua juga menyoroti rencana pemerintah mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF). Ia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar. Menurutnya, tanpa komunikasi yang jelas, BSF bisa saja dipersepsikan sebagai sinyal tekanan fiskal atau kebutuhan pembiayaan yang tidak transparan, yang justru dapat memperburuk sentimen investor terhadap rupiah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
