KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih membebani anggaran belanja negara dibandingkan penerimaan negara yang diterima sebagai efek pelemahan rupiah.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Pada perdagangan Selasa (7/4/2026), rupiah spot ditutup melemah 0,41% ke level Rp 17.105 per dolar AS.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mencatat, berdasarkan data sensitivitas APBN tahun 2026, setiap Rp 100 per dolar AS rupiah terdepresiasi, maka akan menambah penerimaan negara Rp 5,3 triliun. Akan tetapi, anggaran belanja membengkak lebih besar menjadi Rp 6,1 triliun. Maka dari itu, akan menambah defisit sekitar Rp 800 miliar.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Purbaya Janji Aturan Revisi Pajak UMKM Terbit Pertengahan Tahun 2026

Adapun pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026.

Artinya, kata Rizal, dengan selisih rupiah sekitar Rp 600 per dolar AS dari, defisit APBN berpotensi menambah tekanan sekitar Rp 4,8 triliun.

Menurutnya, secara nominal nilainya memang kecil tetapi meningkat signifikan karena defisit per Maret 2026 sudah hampir mencapai Rp 240 triliun atau 0,93% PDB, sehingga ruang fiskal makin sempit dan rentan terhadap shock eksternal.

“Masalah utamanya adalah asimetri, dimana pelemahan rupiah mendorong belanja lebih cepat daripada penerimaan. Beban subsidi energi, bunga utang valas, dan impor naik, sementara penerimaan tertahan karena ekspor melemah,” tutur Rizal kepada Kontan, Selasa (7/4/2026).

Ia menilai,  defisit APBN tahun ini bisa mendekati atau menembus 3% dari Produk Domestik Bruto PDB atau melewati target APBN sebesar 2,68% dari PDB jika tekanan berlanjut.

Baca Juga: Stok Beras RI Tembus Rekor 4,6 Juta Ton, Aman di Tengah Ancaman El Nino

Lebih lanjut, Rizal menilai, solusi yang harus segera dilakukan pemerintah  yakni mengeluarkan kebijakan harus confident dan terencana dan tepat, bukan reaktif bersifat absorber.

“Pemerintah perlu menahan ekspansi belanja non-prioritas dan menjaga disiplin fiskal, bukan mengandalkan SAL atau pembiayaan tambahan,” ungkapnya.

Sementara itu, ia melihat Bank Indonesia (BI) juga tidak bisa sendirian menahan rupiah tanpa biaya cadangan devisa, tanpa koordinasi kebijakan yang kredibel.

“Karena itu, tekanan tersebut bisa menjadi shock struktural,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News