KONTAN.CO.ID - Pasar keuangan Indonesia mulai secara serius memperhitungkan risiko pelebaran defisit fiskal pada tahun anggaran 2026. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar angka dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan cerminan arah kebijakan dan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus membesar. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai bahwa selain tekanan global, faktor domestik berupa ketidakpastian fiskal mulai menjadi perhatian utama pelaku pasar. “Pasar memang mulai semakin memperhitungkan risiko fiskal 2026, bukan semata karena angka defisitnya, tetapi karena ketidakpastian arah kebijakan dan kemampuan menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja yang membesar,” ujar Josua kepada Kontan, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan data realisasi APBN 2025, defisit fiskal tercatat melebar hingga Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB). Posisi ini semakin mendekati ambang batas defisit 3%, terutama di tengah kondisi penerimaan negara yang cenderung melemah dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Meski demikian, pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 48,9 triliun yang dapat menjadi bantalan awal dalam menghadapi tekanan fiskal pada 2026.
Baca Juga: Jaminan Kesehatan dan Perbaikan Rumah Menanti Orang Tua Siswa di Sekolah Ini Di sisi lain, kerangka APBN 2026 yang telah disahkan dalam undang-undang masih mematok defisit sebesar Rp 689,1 triliun atau sekitar 2,7% PDB. Menurut Josua, pasar akan mencermati secara ketat apakah target penerimaan negara dan asumsi belanja tersebut realistis ketika memasuki tahap eksekusi. Kekhawatiran pasar semakin menguat seiring munculnya berbagai proyeksi yang memperkirakan defisit APBN 2026 berpotensi menembus 3% PDB, sementara rasio utang pemerintah diproyeksikan terus meningkat hingga sekitar 42% pada 2029. Narasi ini secara alami mendorong investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar. “Ini tercermin dari tekanan terhadap rupiah serta kecenderungan naiknya imbal hasil surat utang negara berjangka panjang. Sinyal ini lebih tepat dibaca sebagai proses penyesuaian harga risiko, bukan kepanikan mendadak,” jelas Josua.
Baca Juga: Belanja Negara Meledak: Citigroup Ramal Defisit 2026 Tembus 3,5% PDB Sensitivitas pasar terhadap risiko fiskal juga tampak pada pergerakan nilai tukar rupiah yang kerap melemah bertepatan dengan rilis data fiskal APBN. Pelemahan ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan terhadap rupiah sejalan dengan penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia, serta pelemahan yen Jepang. Dalam kondisi tersebut, rilis data APBN sering kali menjadi pemicu tambahan dari tekanan global yang telah berlangsung. Sementara dari sisi domestik, ketika data fiskal menunjukkan defisit mendekati batas aman dan memunculkan spekulasi revisi defisit atau tambahan penerbitan surat utang, sensitivitas pasar cenderung meningkat. Kondisi ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kebutuhan pembiayaan dan beban risiko fiskal, terutama jika penerimaan negara belum menunjukkan perbaikan signifikan. Karena itu, Josua menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang tegas dan konsisten dari pemerintah, disertai langkah konkret memperkuat penerimaan negara, penajaman belanja agar lebih produktif, serta strategi pembiayaan yang rapi untuk meredam kekhawatiran pasar.
Tonton: Kepemilikan Bumi Resources (BUMI) Berubah: Chengdong Jual 3,7 Miliar Saham Dari sisi moneter, peran Bank Indonesia dinilai krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Kuncinya, BI perlu menjaga stabilitas agar pelemahan rupiah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu bergejolak,” pungkas Josua. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui intervensi terukur di pasar valuta asing dan pasar surat berharga negara, pengelolaan likuiditas rupiah agar tetap menarik, serta koordinasi erat dengan pemerintah dalam pengelolaan kas dan komunikasi kebijakan. Dengan demikian, stabilitas rupiah dapat terjaga tanpa mengorbankan momentum pemulihan ekonomi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
