KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arah rupiah setelah kembali menguji level Rp 18.000 per dolar AS akan sangat ditentukan oleh sejumlah indikator utama. 

Diketahui rupiah kembali menguji level psikologis krusial Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pekan ini, tepatnya sempat menyentuh Rp 18.031 pada Selasa (29/9). Meski, rupiah siang ini Jumat (2/10) pukul 12.20 WIB memang telah menguat sekitar 0,48% secara harian menjadi Rp 17.879 per dolar AS.

Meski demikian, capaian dramatis ini membuat pasar dan pembuat kebijakan siaga. EBC Financial Group menyoroti lima indikator penting yang akan menentukan arah rupiah berikutnya, yakni harga minyak, imbal hasil obligasi AS, arus modal asing, kebutuhan valas domestik, serta cadangan devisa dan intervensi Bank Indonesia (BI).

Baca Juga: Bursa Efek Indonesia Perketat Seleksi IPO, Utamakan Kualitas

“Level Rp 18.000 memang menjadi sorotan utama, tetapi cerita sebenarnya ada pada angka-angka di baliknya yaitu harga minyak, imbal hasil obligasi AS, dan arus modal asing. Pertanyaan kuncinya adalah apakah indikator-indikator ini bergerak bersamaan atau mulai berlawanan arah,” jelas Analis Pasar Keuangan EBC Financial Group, Sana Ur Rehman, dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Rupiah juga masih berisiko melemah lebih jauh menuju Rp 18.200 bila tekanan global berlanjut. Selisihnya mungkin tampak kecil, sekitar 1%, tetapi dapat menandakan kecemasan pasar yang lebih dalam.

Sana menjelaskan ada lima indikator untuk menentukan arah rupiah, menurut EBC. Pertama, selama harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel, kerentanan rupiah akan meningkat, terutama bila terjadi bersamaan dengan tingginya imbal hasil obligasi AS dan arus keluar modal asing.

Setiap kenaikan harga minyak berarti Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, harus mengamankan lebih banyak dolar AS, sehingga menambah tekanan pada rupiah. 

"Namun, harapan masih ada, kemajuan mediasi AS-Iran yang menurunkan harga minyak, ditambah intervensi BI, dapat membawa rupiah kembali ke kisaran Rp17.950-Rp17.800." jelasnya.

Kedua, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun melonjak ke 5,3% pada Kamis (1/10), level tertinggi sejak 2002. didorong inflasi yang membandel, penerbitan obligasi yang besar, dan ledakan investasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di awal tahun, imbal hasil acuan tersebut masih berada di kisaran 4,15%. 

Lonjakan ini menyusul kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada September ke kisaran 3,75%–4,00%, kenaikan pertama sejak 2023, dengan pejabat The Fed membuka peluang satu kenaikan lagi tahun ini.

Imbal hasil setinggi itu membuat aset berdenominasi dolar makin menarik dan mempersempit keunggulan imbal hasil aset rupiah. Ini menjadi salah satu pemicu utama yang dapat memperdalam pelemahan rupiah.

Ketiga, BI mencatat arus keluar dana dari portofolio aset negara berkembang turut menekan rupiah di tengah kenaikan imbal hasil obligasi global. 

Untuk menahannya, BI memperluas insentif lindung nilai melalui instrumen swap dan domestic non-deliverable forward (DNDF), yang menurut Gubernur BI Destry Damayanti telah mendorong arus modal masuk sekitar US$6 miliar dalam kurang lebih satu bulan.

Namun, insentif tersebut memiliki batas. Insentif lindung nilai paling efektif ketika tekanan rupiah bersumber dari tingginya biaya lindung nilai kurs atau kekurangan pasokan dolar yang bersifat sementara. 

Sebaliknya, jika ekspektasi depresiasi terus membesar, manfaat insentif berisiko tergerus karena keputusan investor tetap bergantung pada imbal hasil setelah memperhitungkan risiko serta kepercayaan terhadap kebijakan.

Keempat, kebutuhan Valas Domestik dan Neraca Perdagangan Dari dalam negeri, lonjakan permintaan valas dari importir menjelang akhir kuartal III turut menambah tekanan. Dicatat muncul ketimpangannya mencolok, sepanjang Januari–Juli 2026, ekspor hanya tumbuh 4,43% secara tahunan, sementara impor melonjak 19,94%. Ketimpangan itu diperkirakan berlanjut.

Dan kelima, cadangan devisa Indonesia naik ke US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026. BI menegaskan intervensi akan terus dilakukan melalui NDF di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, serta pembelian  SBN di pasar sekunder.

Polanya kini bergeser setelah Gubernur BI Destry Damayanti menyebut porsi intervensi spot, opsi yang paling mahal, telah turun menjadi sekitar 30% dari total intervensi. Destry juga mengakui Indonesia menghadapi masalah fundamental dan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi. 

"Satu indikator saja jarang cukup untuk mengubah arah rupiah. Cerita sebenarnya akan terlihat dari apakah kelima indikator mulai bergerak seirama, sebuah gambaran yang hanya muncul seiring waktu," pungkas Sana.  

Baca Juga: Dua Pengurus Solusi Sinergi (WIFI) Mengundurkan Diri, RUPSLB Digelar 21 Oktober 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News