KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tekanan terhadap rupiah yang terus berlanjut mendorong Bank Indonesia (BI) memperkuat intervensi pasar valuta asing (valas).

Di sisi lain, pemerintah mengandalkan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, tekanan rupiah dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), serta perubahan sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

Baca Juga: Rupiah Tertekan, BI Sebut Konflik Timur Tengah hingga Arus Keluar Modal Jadi Pemicu

Rupiah yang sempat menguat ke level Rp 17.830 per dolar AS pada akhir September 2026 kembali melemah menjadi Rp 18.145 per dolar AS pada 2 November 2026.

"Ketahanan eksternal Indonesia perlu terus diperkuat guna memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global," ujar Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026).

Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI mengoptimalkan intervensi melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik. 

BI juga memperluas insentif lindung nilai (hedging) untuk mendorong masuknya modal asing.

Selain itu, BI menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan secara bertahap untuk memperkuat likuiditas. GWM bank umum konvensional turun dari 9% menjadi 7%, sedangkan bank umum syariah dan unit usaha syariah turun dari 7,5% menjadi 5,5%.

Baca Juga: Harga Minyak dan Rupiah Tekan APBN, Tambahan Beban Anggaran Bakal Membengkak

Meski rupiah tertekan, ketahanan eksternal masih ditopang surplus perdagangan sebesar US$ 10,61 miliar sepanjang Januari-September 2026.

Aliran investasi portofolio asing juga mencatatkan arus masuk bersih US$ 13,23 miliar sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan APBN tetap menjadi instrumen untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia.

"APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan berbagai program penciptaan lapangan kerja," kata Suahasil.

Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh 5,4%-5,5%, ditopang konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. 

Indikator aktivitas ekonomi masih menunjukkan penguatan, tercermin dari pertumbuhan penjualan mobil 28,1% dan sepeda motor 15,4% secara tahunan pada September 2026. PMI manufaktur juga naik dari 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Baca Juga: Yield SBN Tembus 7,7%, Ini Strategi Kemenkeu Jaga Pembiayaan APBN

Dari sisi fiskal, pendapatan negara dan hibah hingga kuartal III-2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19%.

Belanja tersebut antara lain digunakan untuk subsidi dan kompensasi, bantuan sosial, serta program prioritas pemerintah. Realisasi subsidi dan kompensasi masing-masing mencapai Rp 222,5 triliun dan Rp 154,5 triliun.

Suahasil menegaskan, sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan moneter BI akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News