KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan berat di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, pada Selasa (7/4) kemarin rupiah sempat menyentuh level terburuk sepanjang masa, yani tembus Rp 17.105 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan. Kondisi ini terjadi di tengah pelemahan indeks dolar AS (DXY). Padahal, biasanya pelemahan DXY senantiasa diikuti dengan penguatan mata uang
emerging markets, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Mengintip Prospek Kinerja Emiten EBT pada 2026 dan Rekomendasi Saham Pilihan Analis Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin menilai, pelemahan rupiah saat ini bukan semata dipengaruhi sentimen eksternal, melainkan lebih didorong oleh persoalan fundamental domestik itu sendiri, terutama terkait kondisi fiskal dan neraca perdagangan. “Yang sangat fundamental buat rupiah itu kekuatan fiskal kita dan kekuatan
trade balance kita. Kalau dua-duanya defisit, rupiah pasti akan tertekan,” ujar Ferry saat dihubungi Kontan, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah terjadi melalui dua jalur utama. Pertama, melalui
financial channel yang berkaitan dengan arus modal asing. Kedua, melalui
trade channel yang mencerminkan kondisi neraca perdagangan. Dalam kondisi tersebut, peran otoritas moneter seperti Bank Indonesia (BI) dinilai terbatas. BI sejatinya telah menempuh berbagai langkah intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah dan menghindari gejolak yang berlebihan. Beberapa di antaranya melalui penahanan BI-Rate di 4,75%, intervensi di pasar NDF
offshore, pasar spot, dan DNDF, pembelian SBN di pasar sekunder, serta operasi moneter yang lebih pro-pasar untuk menjaga likuiditas dan menarik aliran modal masuk. Namun menurut Ferry, langkah intervensi yang dilakukan BI sejauh ini hanya bersifat jangka pendek.
Baca Juga: AS – Iran Gencatan Senjata, Apa Dampaknya Terhadap Rupiah? “Otoritas moneter yaitu BI, cuma bisa intervensi yang tak lain hanya sebagai
painkiller. Penyakitnya sendiri tidak diobati,” tegasnya. Dengan kata lain, selama akar permasalahan pada sisi fiskal dan perdagangan belum dibenahi, tekanan terhadap rupiah berpotensi terus berlanjut. Ferry juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah bukan disebabkan oleh kebijakan moneter BI. “Lemahnya rupiah itu akibat kebijakan pemerintah, bukan kesalahan BI dengan kebijakan moneternya,” tegas dia. Ferry menambahkan, pergerakan rupiah yang menguat belakangan juga dipengaruhi sentimen global jangka pendek, seperti penurunan harga minyak dunia yang sempat mendorong penguatan rupiah. Hal ini dipicu oleh kabar kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, penguatan tersebut buktinya tidak bertahan lama. “Tadi sempat menguat ke bawah Rp 17.000 karena harga minyak turun drastis, tapi kemudian kembali lagi di atas Rp 17.000,” ungkapnya.
Baca Juga: BEI Rilis Daftar Saham Terkonsentrasi Tinggi, Begini Respons Bahana TCW Pada Rabu (8/4) rupiah ditutup menguat namun masih bertengger di atas level Rp 17.000, atau menguat 0,55% dari sehari sebelumnya menjadi Rp 17.012 per dolar AS. Lebih lanjut, Ferry mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah bisa semakin besar apabila pemerintah tetap menjalankan berbagai program yang membebani fiskal seperti program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tanpa diimbangi penerimaan yang kuat.
Jika kondisi tersebut berlanjut, proyeksi pelemahan rupiah yang cukup dalam masih berpotensi terjadi. Ferry bahkan memperkirakan skema terburuk nilai tukar rupiah berpotensi menyentuh Rp 22.000 per dolar AS pada pertengahan tahun ini. “Masih relevan. Sampai akhir tahun saya kira berada di situ,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
