KONTAN.CO.ID - JAKARTA. GREAT Institute mendesak Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19–20 Mei 2026.

Dorongan tersebut muncul setelah nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp17.719 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada 19 Mei 2026.

Baca Juga: KEM-PPKF 2027: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,5%

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Peneliti Ekonomi GREAT Institute Ani Asriyah berpendapat, kondisi rupiah saat ini tidak lagi bisa dianggap sebagai pelemahan biasa sehingga Bank Indonesia dinilai tidak memiliki banyak ruang untuk menunda pengetatan kebijakan moneter.

“Bank Indonesia perlu menunjukkan sinyal yang tegas bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas. Dalam situasi seperti sekarang, kenaikan BI-Rate 25 basis poin merupakan langkah korektif yang prudent untuk menahan depresiasi rupiah agar tidak berkembang menjadi dislokasi yang lebih mahal bagi perekonomian,” ujar Ani dalam keterangannya, Senin (19/5/2026).

Saat ini, BI-Rate masih berada di level 4,75% dan telah dipertahankan sejak September 2025.

Menurut GREAT Institute, intervensi di pasar valuta asing saja sudah tidak cukup untuk menjaga stabilitas rupiah.

Penundaan kenaikan suku bunga justru dinilai berpotensi memperbesar biaya stabilisasi ekonomi di kemudian hari.

Baca Juga: Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027: Ekonomi Tumbuh 5,8%-6,5%, Rupiah ke Rp 17.500

Ani menjelaskan tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi kebijakan bank sentral AS atau Federal Reserve yang masih mempertahankan pendekatan higher for longer, yakni menjaga suku bunga tinggi lebih lama.

Kondisi tersebut membuat diferensial suku bunga antara negara maju dan negara berkembang menjadi faktor penting yang memengaruhi arus modal global.

“Indonesia sebagai emerging market menghadapi tekanan lebih besar karena sensitivitas terhadap perubahan sentimen global dan volatilitas capital flow,” katanya.

Selain intervensi di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF), GREAT Institute menilai kenaikan BI-Rate juga diperlukan sebagai sinyal kebijakan atau policy signalling untuk membentuk ekspektasi pasar.

Menurut Ani, dalam situasi ketidakpastian tinggi, ekspektasi pasar sering kali menjadi faktor utama yang menentukan arah nilai tukar.

“Langkah kecil namun kredibel dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam jangka pendek,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,5% dan Defisit 2,4% pada 2027

GREAT Institute juga menyoroti penurunan cadangan devisa Indonesia dari US$148,2 miliar pada akhir Maret menjadi US$146,2 miliar pada akhir April 2026.

Bank Indonesia sebelumnya menyebut penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Meski mendukung kenaikan suku bunga, GREAT Institute mengingatkan adanya trade off yang perlu diwaspadai pemerintah.

Kenaikan suku bunga dinilai berpotensi menahan laju investasi dan konsumsi berbasis kredit dalam jangka pendek. Namun, risiko jika tidak bertindak disebut jauh lebih besar.

“Pelemahan rupiah yang berlanjut berisiko memicu imported inflation, memperbesar beban utang valas, dan memperburuk persepsi risiko investor terhadap Indonesia,” kata Ani.

Dalam pandangan GREAT Institute, kenaikan BI-Rate 25 basis poin akan memberi sedikitnya empat manfaat utama.

Baca Juga: 9 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Israel, Menlu Pastikan Upaya Diplomatik Intensif

Pertama, memperkuat kredibilitas dan independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

Kedua, meningkatkan daya tarik imbal hasil aset domestik untuk menopang arus modal asing.

Ketiga, mengurangi beban intervensi valas. Keempat, menekan risiko rambatan pelemahan rupiah terhadap inflasi dan pasar keuangan domestik.

Meski demikian, GREAT Institute menilai Bank Indonesia tetap dapat mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan kredit dan sektor riil.

“Pada akhirnya tugas Bank Indonesia saat ini bukan sekadar menjaga agar rupiah tidak bergejolak lebih dalam, melainkan memastikan pasar melihat bank sentral tetap kredibel dan responsif,” tutup Ani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News