KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom David Sumual mengatakan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya premi risiko investasi atau credit default swap (CDS) menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) hingga akhir tahun 2026.

Berdasarkan data per 22 Oktober 2026, CDS Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin, sedangkan tenor 10 tahun berada di level 150,14 basis poin.

Sementara mengutip data Bloomberg pada Kamis (22/10/2026), rupiah ditutup melemah 38 poin atau 0,21% ke level Rp 18.060 per dolar AS

Baca Juga: Pemerintah Perkuat Pesantren, dari Pendidikan hingga Pemberdayaan Ekonomi

David menilai, arus modal keluar atau capital outflow akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) berpotensi menahan rupiah di level Rp 18.000 per dollar AS.

"Pelemahan Rupiah meningkatkan beban subsidi dan ketahanan fiskal pemerintah, sehingga persepsi risiko meningkat dan premi CDS naik," ujar David kepada Kontan, Kamis (22/10/2026).

Menurut David, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketahanan fiskal sekaligus meningkatkan persepsi risiko investor terhadap Indonesia, yang tercermin dari kenaikan premi CDS.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah perlu mengelola penerbitan SBN, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing (valas), secara terukur dan sesuai kebutuhan pembiayaan.

"Penerbitan SBN Rupiah dan Valas perlu dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi likuiditas domestik dan ekspektasi kebijakan moneter global," ujar David

Meski demikian, David menilai kondisi likuiditas domestik yang mulai membaik dapat menjadi penopang bagi pasar SBN. Hal ini tercermin dari suku bunga IndONIA yang sempat turun di bawah 5%.

"Benchmark yield kemungkinan akan bergerak terbatas, didukung oleh kondisi likuiditas domestik yang saat ini membaik," ujar David.

Selain perbaikan likuiditas, pemberian diskon biaya lindung nilai atau hedging dinilai dapat menjaga aliran dana asing ke pasar SBN.

Di sisi lain, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penurunan giro wajib minimum (GWM) juga berpotensi mendorong perbankan mengalihkan penempatan dananya dari SRBI ke SBN.

Namun, risiko dari eksternal masih membayangi pergerakan imbal hasil SBN. Salah satunya berasal dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

David menilai, meskipun ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir Oktober mulai melemah, risiko tetap perlu diwaspadai apabila arah kebijakan bank sentral AS tersebut lebih hawkish dibandingkan ekspektasi pasar. Jika kondisi tersebut terjadi, selisih imbal hasil atau spread antara US Treasury (UST) dan SBN berpotensi mengalami normalisasi.

"Ini dapat mendorong yield SBN ke rentang 7%-7,5%," ujar David

Untuk itu, David menyebut perbaikan likuiditas domestik dan potensi masuknya dana ke pasar SBN dapat menjadi penyangga imbal hasil obligasi pemerintah. Namun, tekanan terhadap rupiah, kenaikan premi risiko, serta perubahan ekspektasi kebijakan moneter AS tetap menjadi faktor yang perlu dicermati pemerintah dalam mengelola pembiayaan melalui penerbitan SBN.

Baca Juga: CDS Indonesia Tembus 100, Lonjakan Yield SBN Bikin Beban Utang Makin Mahal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News