KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang semakin kuat di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) mendorong Bank Indonesia (BI) mengambil langkah pengetatan moneter. Untuk pertama kalinya sejak Juni 2026, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% guna menjaga stabilitas rupiah sekaligus mengantisipasi risiko kenaikan inflasi. Dalam keputusan tersebut, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan suku bunga
lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Langkah mengejutkan ini diambil setelah rupiah mengalami tekanan signifikan dalam dua pekan terakhir. Sebelum pengumuman kebijakan BI, rupiah sempat menyentuh level Rp 18.273 per dolar AS, yang menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah. Angka tersebut mencerminkan pelemahan hampir 1% dibandingkan akhir Oktober 2026 dan terdepresiasi sekitar 8,7% sejak awal tahun.
Per Kamis (19/11/2026), rupiah di pasar spot
Bloomberg melemah 0,12% di level Rp 18.254 per dolar AS.
Baca Juga: YLBHI Minta Seleksi Terbuka Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Perampasan Aset Tekanan terhadap rupiah terutama dipicu penguatan indeks dolar AS (DXY) seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang lebih ketat. Sejak akhir Oktober, DXY telah menguat 1,8%. Situasi semakin menantang setelah data inflasi AS Oktober yang dirilis pada 10 November menunjukkan angka lebih tinggi dari perkiraan. Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury, terutama setelah pemilihan paruh waktu di negara tersebut. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun bahkan melonjak 30 bps dari titik terendah 4,85% pada 6 November. Dampaknya turut terasa di pasar keuangan domestik. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun bertahan di level tinggi sekitar 7,6%, meskipun sedikit turun dari puncaknya sebesar 7,7% pada awal November. Posisi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan level akhir September yang sebesar 7,1%. Analis Maybank Sekuritas Indonesia Brian Lee Shun Rong dalam riset tertanggal 18 November 2026 menilai tekanan eksternal terhadap rupiah semakin besar sehingga berbagai instrumen stabilisasi yang telah ditempuh BI belum cukup untuk meredam pelemahan mata uang Garuda. "Insentif lindung nilai, imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi, serta intervensi BI di pasar valuta asing spot dan forward masih belum cukup membendung tekanan terhadap rupiah," tulis Brian. Selain menaikkan suku bunga acuan, BI juga memperbesar insentif lindung nilai melalui instrumen
Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Insentif untuk tenor enam bulan dinaikkan dari 40% menjadi 45%, sedangkan tenor 12 bulan meningkat dari 45% menjadi 50%. Sejak kebijakan insentif tersebut diterapkan pada Juni 2026, BI mencatat arus masuk modal asing mencapai US$ 14,1 miliar hingga 17 November 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan US$ 9,9 miliar sebulan sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar US$ 11,4 miliar berasal dari insentif transaksi foreign exchange swap, sementara US$ 2,6 miliar berasal dari DNDF. Baca Juga:
Prabowo Kantongi Komitmen Investasi US$ 86,8 Miliar dari Forum APEC Secara keseluruhan, arus modal pada kuartal IV-2026 hingga 16 November mencatatkan arus masuk bersih sebesar US$ 4,8 miliar, terutama ditopang investasi di pasar obligasi. Sebaliknya, pasar saham masih mengalami arus keluar modal sebesar US$ 900 juta. Meski demikian, ruang BI untuk terus melakukan intervensi valuta asing dinilai semakin terbatas, terutama akibat penurunan cadangan devisa bersih setelah memperhitungkan posisi
forward. Cadangan devisa bruto Indonesia memang sedikit meningkat menjadi US$ 146,8 miliar pada akhir Oktober 2026, dibandingkan US$ 146,3 miliar pada September. Namun, cadangan devisa bersih justru terus menyusut. Data terakhir menunjukkan posisi cadangan devisa bersih pada akhir September sebesar US$ 113,5 miliar, turun dari US$ 114,2 miliar pada Agustus. Sejak Januari 2026, cadangan devisa bersih tersebut telah berkurang US$ 19,8 miliar dan mencapai level terendah sejak Desember 2018.
Ekonomi domestik masih solid, kredit tumbuh 13,2%
Di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah, kondisi perekonomian domestik dinilai masih cukup tangguh. BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9%-5,7%, dengan konsumsi dan investasi sebagai penopang utama permintaan domestik. Inflasi juga masih berada dalam sasaran BI sebesar 1,5%-3,5%. Pada Oktober 2026, inflasi umum tercatat sebesar 3,2%, turun dari 3,3% pada September. Sementara itu, inflasi inti melandai menjadi 2,6% dari sebelumnya 2,8%. Meski demikian, BI tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi yang dapat melampaui target, salah satunya akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Bank sentral masih memperkirakan inflasi berada dalam kisaran sasaran pada 2027 dan 2028. Dari sisi intermediasi perbankan, penyaluran kredit masih menunjukkan pertumbuhan kuat. Kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh 13,2% secara tahunan, sedikit melambat dari 13,3% pada September.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Ungkap Alasan Tak Masukkan Pasal Illicit Enrichment Pertumbuhan tersebut terutama ditopang kredit investasi yang meningkat 21,3%. Sementara itu, kredit yang berkaitan dengan program pemerintah tumbuh 20,8% secara tahunan dan menjadi salah satu pendorong utama permintaan pembiayaan. Untuk menjaga likuiditas perbankan, BI juga memperkuat dukungan melalui transaksi cross currency repo. Kebijakan ini memungkinkan perbankan memperoleh pendanaan rupiah dengan menggunakan instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Implementasinya dijadwalkan mulai Maret 2027. Kebijakan tersebut melengkapi penurunan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar total 200 bps yang telah diumumkan dalam rapat Oktober. Penurunan dilakukan secara bertahap, masing-masing 100 bps mulai 1 November dan 1 Desember 2026.
BI diperkirakan tahan bunga pada Desember
Ke depan, Maybank Sekuritas memperkirakan BI akan menahan suku bunga acuan pada Desember 2026, setelah kenaikan 25 bps pada November. Namun, peluang pengetatan lanjutan masih terbuka apabila The Fed mengambil kebijakan yang lebih agresif dibandingkan ekspektasi pasar. Brian menilai kenaikan suku bunga BI kali ini kemungkinan juga merupakan langkah antisipatif menjelang pertemuan The Fed pada Desember. Saat itu, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 bps mencapai 97%. Untuk 2027, Maybank Sekuritas masih memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 bps, sehingga suku bunga acuan mencapai 6,25%. Proyeksi tersebut mencerminkan potensi tekanan lanjutan terhadap rupiah apabila kebijakan moneter AS tetap ketat. Sebagai pembanding, BI memperkirakan The Fed hanya akan menaikkan suku bunga 25 bps pada Desember 2026 dan mempertahankan levelnya sepanjang 2027. Proyeksi ini lebih optimistis dibandingkan perkiraan Maybank yang melihat potensi kenaikan total 50 bps hingga 2027, serta ekspektasi pasar yang mengarah pada dua hingga tiga kali kenaikan. Selain suku bunga, BI diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah. Salah satunya melalui kemungkinan penyesuaian lebih lanjut terhadap premi DNDF. Langkah ini dinilai lebih memungkinkan dibandingkan penambahan diskon insentif FX swap, karena keuntungan atau kerugian bersih transaksi DNDF domestik dapat diselesaikan dalam rupiah. BI juga diperkirakan melanjutkan intervensi di pasar forward dan spot untuk menstabilkan nilai tukar sekaligus membatasi pengurasan cadangan devisa.
Baca Juga: Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di China, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik Namun, terbatasnya cadangan devisa bersih membuat ruang penggunaan instrumen non-suku bunga semakin menyempit. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan BI untuk menghindari pengetatan moneter tambahan apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut, terutama jika The Fed kembali menaikkan suku bunga atau muncul tekanan dari potensi penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI.
Setelah keputusan BI diumumkan, rupiah sempat menguat tipis ke Rp 18.232 per dolar AS dari posisi terlemahnya Rp 18.273. Namun, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun justru naik sekitar 10 bps menjadi 7,7%. Di sisi lain, kombinasi insentif likuiditas makroprudensial dan penurunan GWM sebesar 200 bps diperkirakan dapat mengimbangi dampak pengetatan moneter terhadap perekonomian. Dengan demikian, pertumbuhan kredit dan permintaan domestik diharapkan tetap terjaga. Maybank Sekuritas mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2027, lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan 5,4% pada 2026. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News