KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan kebutuhan pembangkit berbasis gas adalah sebesar 10,3 Giga Watt (GW). Angka ini, menurut Direktur Manajemen Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Adi Lumakso telah mengalami koreksi dari target sebelumnya sebesar 15,2 GW. "Sudah kami koreksi, di mana pertumbuhan pembangkit berbasis gas 15,2 GW atau setara 20% power energy, kita turunkan jadi 10,3 GW setara 7%," ungkap Adi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (28/04). Koreksi ini kata Adi dilakukan untuk memastikan pasokan gas dalam negeri bisa dibagi secara merata, bukan hanya untuk kebutuhan listrik. Baca Juga: Ini Bocoran RUPTL 2025-2034: Tidak Ada Pensiun Dini PLTU "Sehingga kita mengalami penurunan kurang lebih 14%. Untuk memastikan bahwasannya gas ini tidak hanya dimiliki listrik, tapi untuk seluruhnya," katanya. Meski begitu, Adi menekankan bahwa gas adalah salah satu solusi untuk mengamankan pasokan energi guna mendukung target transisi energi nasional. Ia menyebut, pembangkit berbasis gas bisa dibangun dalam skala besar serta dekat dari lokasi beban dengan harga yang lebih murah jika menggunakan pembangkit berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM). "Ini memang salah satu solusi sampai kita menyiapkan pembangkit renewable yang mengorbankan waktu dan biaya yang tinggi," tambahnya.
RUPTL 2025-2034: Target Pembangkit Berbasis Gas Turun Jadi 10,3 GW
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan kebutuhan pembangkit berbasis gas adalah sebesar 10,3 Giga Watt (GW). Angka ini, menurut Direktur Manajemen Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Adi Lumakso telah mengalami koreksi dari target sebelumnya sebesar 15,2 GW. "Sudah kami koreksi, di mana pertumbuhan pembangkit berbasis gas 15,2 GW atau setara 20% power energy, kita turunkan jadi 10,3 GW setara 7%," ungkap Adi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (28/04). Koreksi ini kata Adi dilakukan untuk memastikan pasokan gas dalam negeri bisa dibagi secara merata, bukan hanya untuk kebutuhan listrik. Baca Juga: Ini Bocoran RUPTL 2025-2034: Tidak Ada Pensiun Dini PLTU "Sehingga kita mengalami penurunan kurang lebih 14%. Untuk memastikan bahwasannya gas ini tidak hanya dimiliki listrik, tapi untuk seluruhnya," katanya. Meski begitu, Adi menekankan bahwa gas adalah salah satu solusi untuk mengamankan pasokan energi guna mendukung target transisi energi nasional. Ia menyebut, pembangkit berbasis gas bisa dibangun dalam skala besar serta dekat dari lokasi beban dengan harga yang lebih murah jika menggunakan pembangkit berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM). "Ini memang salah satu solusi sampai kita menyiapkan pembangkit renewable yang mengorbankan waktu dan biaya yang tinggi," tambahnya.
