KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan panas bumi di dalam negeri sepertinya belum dapat didorong hanya dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru yang menargetkan adanya penambahan 60 GW pembangkit eneri baru terbarukan (EBT) sampai 2040 mendatang.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi belum bisa banyak memberikan komentar terkait RUPTL baru. Namun jika berkaca pada RUTPL 2021-2030 yang targetnya tidak terlalu besar, pengembangan panas bumi masih saja stagnan.

Pada RUPTL 2021-2030, PLN menargetkan penambahan pembangkit geothermal sebesar 3.300 MW (3,3 GW) sampai 2030 atau penambahannya 450 MW pertahun.

“Ini jelas sangat sulit pencapaiannya mengingat tantangan yang ada saat ini, yang masih berproses untuk menemukan solusi,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (12/9).

Baca Juga: RUPTL Baru, Pembangkit Hidro Dibidik Jadi Tulang Punggung Pasokan Listrik Indonesia

Dia menyatakan, selain negosiasi dengan PLN yang memakan waktu lama, aturan turunan dari Peraturan Presiden 112 Tahun 2022 Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik juga belum selesai semua.

“Menurut saya, jika tidak ada perubahan yang signifikan, sangat berat diharapkan kontribusi yang besar dari panas bumi. Padahal geothermal sudah terbukti sebagai energi yang sanggup mengurangi peran pembangkit batubara sebagai base load supplier,” kata Prijandaru.

Menurut Prijandaru, salah satu kebijakan yang dapat mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia ialah harga yang berkeadlian sesuai dengan keekonomian proyek dan PLN sanggup membeli.

Dia menegaskan ketika harga listrik panas bumi sudah sesuai, otomatis pembangkit panas bumi akan semakin bertambah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat