Rusia akan membalas AS dengan mengutip pajak impor mesin



KONTAN.CO.ID - MINSK. Perang dagang yang ditabuh Amerika Serikat (AS) semakin memanas. Setelah China mengancam akan membalas AS dengan mengutip tarif impor atas sejumlah barang, kini Rusia berencana menempuh langkah serupa.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (19/6), Rusia menyatakan akan memberlakukan bea impor untuk produk mesin pembangunan jalan buatan AS. Ini balasan terhadap keputusan pemerintahan Donald Trump yang menerapkan tarif impor terhadap produk baja dan aluminium. 

Seperti diketahui, sejak Maret lalu, Washington memberlakukan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Rusia tidak menerima pengecualian, seperti Argentina, Australia dan Brasil. 


Ini merupakan langkah terbaru dalam perang sanksi antara AS dan Rusia. Pemerintahan Putin berencana memberlakukan tarif impor atas barang-barang tertentu dari Amerika Serikat. 

Menteri Ekonomi Rusia Maxim Oreshkin mengatakan, tarif impor hanya akan membidik barang-barang AS yang memiliki substitusi di dalam negeri, bukan produk yang bakal mempengaruhi makro ekonomi Rusia.

Ini juga merupakan cara Rusia untuk melindungi kelangsungan bisnis perusahaan domestik. Sebagai contoh, tarif impor yang akan diterapkan untuk produk mesin pembangunan jalan buatan AS dilakukan untuk mengamankan bisnis GAZ, produsen peralatan pembangunan jalan terbesar di Rusia.

"Ada mesin pembangunan jalan dan sejumlah barang lain yang diimpor Rusia," kata Oreshkin seperti dilansir Reuters.

Langkah ini juag sesuai permintaan dari pebisnis Rusia yang terkena sanksi AS. Mereka meminta pemerintah Rusia untuk membantu mengatasi kesulitan keuangan akibat sanksi yang dijatuhkan negeri Paman Sam.

Meski demikian, kata Oreshkin, Rusia tidak berencana mengenakan bea impor untuk obat buatan AS. Sebab, tak sedikit warga Rusia yang menolak usulan anggota parlemen Rusia, yang berniat mengutip pajak atas produk obat-obatan dan perangkat lunak buatan AS.  

"Daftar barang yang dipajaki akan ditetapkan dalam beberapa hari ke depan," imbuh Kementerian Ekonomi. 

Editor: Dupla Kartini