KONTAN.CO.ID - POLTAVA. Sedikitnya 13 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka ketika dua rudal Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Poltava, Ukraina, pada hari Senin (27/6).

Dmytro Lunin, gubernur Poltava tengah, melaporkan bahwa masih sangat dini untuk menyebutkan total korban tewas. Melalui akun Telegram, Lunin mengatakan bahwa tim penyelamat masih mencari korban di antara puing-puing.

"Bahkan tidak mungkin membayangkan jumlah korban. Tidak ada gunanya mengharapkan kesopanan dan kemanusiaan dari Rusia. Ini adalah tindakan terorisme terhadap warga sipil," tulis Lunin, seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: NATO Secara Dramatis Tingkatkan Pasukan Siaga Tinggi di Tengah Ancaman Rusia

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan ada lebih dari 1.000 orang yang sedang berada di pusat perbelanjaan ketika serangan terjadi.

Kepada Reuters, seorang pekerja pusat perbelanjaan mengatakan bahwa manajemen perusahaan tiga hari lalu baru saja mengizinkan toko-toko tetap buka selama sirene serangan udara.

Di Poltava, terdapat kota industri Kremenchuk yang merupakan lokasi kilang minyak terbesar di Ukraina. Pasukan Rusia kemungkinan besar sedang bersiap untuk menguasai kilang minyak tersebut untuk menghambat perekonomian Ukraina.

Sementara itu, Vadym Denysenko, seorang penasihat kementerian dalam negeri Ukraina, mengatakan Rusia mungkin memiliki tiga motif di balik serangan itu. 

Baca Juga: Terus Diserang Rusia, Zelensky Tekan G7 Kirim Banyak Senjata

"Yang pertama, tidak diragukan lagi, mereka menabur kepanikan. Kedua, menghancurkan infrastruktur kami. Dan yang ketiga, adalah meningkatkan taruhannya untuk membuat Barat mau duduk lagi di meja untuk pembicaraan," katanya.

Dari Jerman, para pemimpin negara G7 mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai serangan yang keji. Serangan yang jelas menargetkan warga sipil tersebut dianggap membuat Rusia telah berkontribusi pada kejahatan perang.

"Serangan membabi buta terhadap warga sipil tak berdosa berkontribusi pada kejahatan perang. Presiden Rusia Putin dan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban," ungkap para pemimpin negara melalui pernyataan bersama.