KONTAN.CO.ID – ABU DHABI. Upaya mengakhiri perang Rusia dan Ukraina kembali memasuki babak baru. Kedua negara menggelar perundingan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan ini menjadi perundingan pertama yang dimediasi AS sejak Februari lalu.

Perundingan tersebut berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang di Ukraina sekaligus menjamin keamanan Eropa dapat segera tercapai.

Utusan khusus AS, Jared Kushner, mengatakan komunikasi terbaru dengan kedua pihak telah membantu mempersempit perbedaan pandangan. Washington juga telah menyiapkan sejumlah gagasan untuk menjembatani kepentingan Moskow dan Kyiv.

Menurut Kushner, Trump berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dan meminta tim negosiasi meningkatkan upaya untuk menemukan solusi.

"Dia benar-benar meminta kami memberikan upaya ekstra untuk mencari solusi yang diharapkan dapat mengakhiri perang, sekaligus menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk mewujudkan potensi penuh mereka," ujar Kushner.

Baca Juga: Inflasi AS Naik 0,4% pada Oktober, Pasar Perkirakan The Fed Kerek Suku Bunga

Meski demikian, jalan menuju kesepakatan damai masih menghadapi tantangan besar. Lebih dari empat setengah tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, kedua negara masih memiliki perbedaan tajam mengenai persyaratan penyelesaian konflik.

Saat ini, pasukan Rusia masih menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Kondisi tersebut membuat negosiasi semakin kompleks, meskipun Trump menunjukkan optimisme terhadap peluang tercapainya kesepakatan.

Kepala delegasi Ukraina, Rustem Umerov, dalam pernyataan pembukaannya menegaskan bahwa Kyiv memprioritaskan jaminan keamanan dan perdamaian jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menekankan bahwa Moskow menginginkan pembahasan mengenai kerangka keamanan Eropa secara menyeluruh sebelum masuk ke pembahasan teknis mengenai perang Rusia-Ukraina.

"Gagasan untuk menetapkan parameter yang jelas bagi arsitektur keamanan masa depan, kemudian baru beralih ke penyelesaian konflik Rusia-Ukraina yang sebenarnya, sepenuhnya masuk akal," kata Lavrov kepada wartawan di Moskow.

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan posisi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pada Senin (9/11/2026), ia menyatakan bahwa pembahasan keamanan yang lebih luas seharusnya dilakukan setelah gencatan senjata di Ukraina tercapai.

Lavrov kembali menolak usulan gencatan senjata tersebut. Ia menilai negara-negara Eropa hanya berupaya memberikan waktu bagi Ukraina untuk memperkuat posisinya.

Negara Eropa Minta Dilibatkan dalam Perundingan Rusia-Ukraina

Dorongan terbaru Washington untuk mencapai kesepakatan damai turut mendorong para pejabat Eropa memperjuangkan keterlibatan mereka dalam proses negosiasi. Eropa menginginkan peran dalam mengakhiri konflik paling mematikan di benua tersebut sejak Perang Dunia II.

Sebelum pertemuan utama dimulai, delegasi Ukraina menggelar pertemuan terpisah dengan perwakilan Eropa, NATO, dan Uni Eropa (UE), serta dua utusan AS, Jared Kushner dan Steve Witkoff.

Prancis menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan di Ukraina tidak mungkin tercapai tanpa penyelesaian persoalan keamanan Eropa. Karena itu, negara-negara Eropa harus dilibatkan dalam proses perundingan.

Baca Juga: Kapal Pesiar Villa Vie Odyssey Disita di Singapura, Ratusan Penumpang Telantar

Namun, Rusia sebelumnya telah menyatakan tidak melihat perlunya keterlibatan negara-negara Eropa dalam pertemuan antara delegasi Ukraina dan AS tersebut.

Menjelang perundingan, Trump mengatakan Washington melihat adanya kecenderungan kuat dari kedua negara untuk mengakhiri perang karena Rusia dan Ukraina sudah lelah berperang.

Setelah menggelar pertemuan tertutup dengan utusan Presiden Rusia Vladimir Putin di Gedung Putih pekan lalu, Trump bahkan memperkirakan kesepakatan damai dapat segera tercapai.

Trump sebelumnya beberapa kali menyampaikan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang sudah semakin dekat. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan konkret yang berhasil dicapai.

Meski demikian, aktivitas diplomasi kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah perhatian Washington selama berbulan-bulan lebih banyak tersita oleh konflik di Iran.

Di sisi lain, belum terlihat tanda-tanda bahwa Putin bersedia mencabut tuntutannya agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas bagian timur sebelum kesepakatan damai dapat dicapai.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sebelumnya menolak menyerahkan wilayah yang selama ini dipertahankan oleh pasukan Ukraina dengan pengorbanan besar.

Di medan perang, kemajuan pasukan Rusia praktis melambat hingga hampir terhenti sepanjang tahun ini. Namun, Moskow terus melancarkan serangan terhadap kota-kota dan fasilitas energi Ukraina.

Sebaliknya, Ukraina meningkatkan serangan terhadap kilang minyak dan infrastruktur strategis lainnya jauh di dalam wilayah Rusia.

Seorang sumber dari delegasi Rusia menyebut Moskow meyakini fokus utama perundingan di Abu Dhabi adalah merumuskan elemen-elemen penting dalam kerangka keamanan baru Eropa setelah perang berakhir.

Ukraina Klaim Posisi Tawar dalam Negosiasi Menguat

Menjelang perundingan, Zelenskiy menyatakan posisi tawar Ukraina semakin kuat berkat perkembangan terbaru di medan perang. Salah satu perkembangan tersebut adalah keberhasilan pasukan Ukraina merebut kembali sejumlah wilayah di Donetsk, kawasan pertambangan batu bara yang merupakan bagian dari Donbas.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Lanjut Turun, Brent Sempat Tembus di Bawah US$ 90 per Barel

"Pasukan Ukraina saat ini benar-benar memperkuat posisi Ukraina dalam perundingan," kata Zelenskiy dalam pidato video malamnya pada Senin (9/11/2026).

Ia juga menyebut Rusia mengalami kerugian personel dalam jumlah rekor. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Moskow. Zelenskiy pun mendesak Washington untuk meyakinkan Kremlin agar segera mengakhiri perang.

Di tengah perkembangan tersebut, negosiator AS menilai Zelenskiy dan Putin berpotensi bersedia mencapai kompromi terkait persoalan wilayah. Kedua pemimpin diperkirakan dapat mempertimbangkan untuk saling memberikan konsesi, meskipun dalam porsi terbatas.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa berdasarkan rancangan kesepakatan yang sedang dibahas, Ukraina berpeluang memperoleh penghentian perang, jaminan keamanan, serta peta jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Namun, kemungkinan adanya konsesi wilayah langsung mendapat penolakan keras dari pejabat senior Ukraina.

Pejabat tersebut menegaskan pemerintah Ukraina tidak akan mempertimbangkan penyerahan wilayah sebagai bagian dari kesepakatan. Menurutnya, persoalan teritorial hanya dapat dibahas pada tingkat pemimpin negara dan harus disertai jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.