KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Keputusan sejumlah negara barat untuk mengusir diplomat Rusia memicu protes keras dari pemerintah Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia telah melayangkan protes keras kepada AS dan para sekutunya.

Kementerian luar negeri Rusia mengungkapkan, AS dan sekutunya, terutama Inggris kurang memiliki data yang obyektif dan konklusif dalam kasus keracunan Sergei Skripal dan putrinya.

"Mereka (AS dan sekutu) secara buta mengikuti prinsip kesatuan Euro-Atlantik hingga melupakan akal sehat, norma-norma dialog antar-negara yang beradab dan prinsip-prinsip hukum internasional," ungkap Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dilansir dari kantor berita TASS, Senin (26/3).

Lapkeu GoTo 2024: Pendapatan Naik, Beban Turun, Rugi Turun 94%

Lavrov menambahkan, Rusia akan membalas langkah tak bersahabat dari kelompok negara Uni Eropa dan NATO.

Lavrov juga menganggap keputusan mengusir diplomat Rusia ini sebagai langkah Uni Eropa dan NATO yang tidak ramah dan gagal dalam memenuhi tugas dalam mengidentifikasi penyebab dan pelacakan pelaku yang sesungguhnya bertanggung jawab dalam insiden 4 Maret di Salisbury.

"Sikap provokatif solidaritas yang terkenal di London ini, dibuat oleh negara-negara yang lebih suka mengikuti jejak London tanpa peduli untuk melihat keadaan lain dari insiden itu, hanya melanjutkan kebijakan meningkatkan konfrontasi," imbuh Lavrov.

Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan, bahwa ia telah menyampaikan protes keras kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Wess Mitchell atas keputusan Washington untuk mengusir 60 diplomat Rusia.

"Setelah menerima informasi ini, saya menyatakan protes yang tegas terhadap tindakan ilegal AS dan menekankan bahwa sampai sekarang tidak ada bukti campur tangan Rusia dalam investigasi kasus Skripal, karena memang tidak ada bukti keterlibatan Rusia dalam tragedi yang terjadi di Salisbury," kata Antonov, dilansir dari TASS.

Menurutnya, cara terbaik untuk menyelidiki kasus Skripal adalah melakukan penyelidikan yang tepat dalam kerangka organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Editor: Dupla Kartini