KONTAN.CO.ID -  MOSKOW. Rusia menuduh Jepang pada hari Kamis meninggalkan kebijakan pasifis selama beberapa dekade dan melakukan militerisasi secara tak terkendali. 

Pernyataan itu muncul merespons rencana anggaran pertahanan Jepang yang mencapai US$ 320 miliar yang diumumkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida minggu lalu.

"Dapat dilihat dengan jelas bahwa Tokyo telah memulai jalur pembangunan kekuatan militernya sendiri yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk perolehan potensi serangan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Proyeksi Nomura: Inflasi Jepang Mereda Ekonomi Tumbuh Positif 2023

Rencana Kishida akan menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2% dari produk domestik bruto selama lima tahun dan menjadikan Jepang pembelanja militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China.

Ini mencerminkan keprihatinan Jepang bahwa invasi Rusia ke Ukraina menjadi preseden yang akan mendorong China untuk menyerang Taiwan.

"Ini adalah penolakan terang-terangan oleh pemerintahan Fumio Kishida terhadap pembangunan damai negara itu, yang terus-menerus dideklarasikan oleh generasi politisi sebelumnya, dan kembali ke rel militerisasi yang tak terkendali," kata pernyataan Rusia itu.

Rusia mengatakan langkah seperti itu pasti akan memprovokasi tantangan keamanan baru dan akan menyebabkan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia-Pasifik.

Baca Juga: Jepang Berencana Naikkan Pajak Tembakau untuk Mendanai Proyek Pertahanan

Dalam penggalian lebih lanjut di Tokyo, dikatakan peningkatan pengeluaran pertahanan terjadi meskipun keadaan ekonomi nasional yang jauh dari cemerlang dan pertumbuhan ketidakseimbangan struktural dalam anggaran negara.

Hubungan antara Tokyo dan Moskow telah lama dibayangi oleh perselisihan yang belum terselesaikan atas sekelompok pulau Pasifik yang direbut oleh pasukan Soviet dari Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua.

Hubungan kedua negara semakin retak sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari, mendorong Jepang untuk bergabung dengan mitra Kelompok Tujuh (G7) dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

Editor: Noverius Laoli