Rusia: Negara Barat Justru Bisa Memicu Perang Nuklir di Ukraina



KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dalam konferensi tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir di New York hari Selasa (2/8), delegasi Rusia mengatakan bahwa perang nuklir di Ukraina justru bisa terjadi karena aktivitas negara-negara Barat.

Delegasi Rusia dalam konferensi ini, Alexander Trofimov, mengatakan bahwa Rusia memang dapat memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun, itu hanya akan terjadi sebagai respons atas ikut campurnya negara-negara NATO.

Di hadapan forum PBB, Trofimov menyebut kabar yang menyebut Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang sama sekali tidak berdasar.


Baca Juga: Di Hadapan Angkatan Laut, Putin Umumkan AS Sebagai Rival Utama Rusia

"Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir dalam menanggapi senjata pemusnah massal atau serangan senjata konvensional yang mengancam keberadaan negara Rusia," ungkap Trofimov, seperti dikutip Reuters.

Di sisi lain, Trofimov menuduh negara-negara NATO telah melakukan konfrontasi yang sengit dalam menghadapi Rusia di Ukraina. Langkah tersebut dinilai bisa merusak keseimbangan keamanan dan memicu bentrokan militer yang lebih besar.

Melihat fakta itu, delegasi Rusia ini justru menilai bahwa perang nuklir nantinya bisa saja terjadi karena ulah negara-negara Barat sendiri.

"Langkah seperti itu akan dapat memicu skenario darurat yang dijelaskan dalam doktrin kami. Kami jelas mencegah ini, tetapi jika negara-negara Barat mencoba menguji tekad kami, Rusia tidak akan mundur," lanjut Trofimov.

Baca Juga: Vladimir Putin: Tidak Akan Ada Pemenang dalam Perang Nuklir

Rusia telah sejak lama mengecam keterlibatan NATO di Ukraina. Beragam senjata kiriman NATO pun telah digunakan secara luas oleh militer Ukraina, terutama dari AS.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin (1/8) menegaskan bahwa Rusia akan tetap setia pada perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan menghindari penggunaan senjata nuklir.

"Tidak ada pemenang dalam perang nuklir dan itu tidak boleh dilepaskan (terjadi)," ungkap Putin.