KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev, mengaku khawatir bahwa konflik di Ukraina bisa menjadi lebih buruk selama masa pemilu presiden AS tahun 2024 mendatang.

Dalam wawancaranya dengan kanal berita aif.ru hari Senin (31/7), Kosachev menyebut isu perang di Ukraina bisa saja digunakan salah satu calon presiden untuk mencari suara tambahan dalam pemilu.

"Ini adalah situasi yang sangat berbahaya, karena Amerika tidak takut menggunakan kebijakan luar negeri dalam persaingan antar partai mereka. Jika salah satu pihak merasa perlu meningkatkan situasi di Ukraina untuk mendapatkan lebih banyak suara dalam pemilu, itu akan dilakukan," kata Kosachev, dikutip TASS.

Baca Juga: Intelijen AS Sebut China Telah Memasok Teknologi untuk Membantu Militer Rusia

Kosachev melihat tahun 2024 tidak akan menjadi puncak dari keriuhan pemilu presiden AS, tapi juga akan melahirkan risiko keamanan yang buruk di Ukraina.

"Saya tidak dapat menjamin bahwa akan ada eskalasi, tetapi risikonya jelas bagi saya. Ketidakpastian perilaku orang Amerika akan meningkat," lanjutnya.

Belum cukup sampai disitu, pejabat parlemen Rusia ini juga memprediksi bahwa potensi penggunaan nuklir akan meningkat seiring dengan eskalasi konflik militer yang mungkin timbul tahun depan

Meskipun demikian, Kosachev yakin saat ini Rusia dan Ukraina belum mencapai ambang itu, namun risiko jelas terus mendekat.

Baca Juga: Rusia Bakal Menggunakan Senjata Nuklir Jika Terjadi Hal Ini

Kosachev jadi salah satu anggota parlemen Rusia yang keras mengkritik intensnya peran AS di Ukraina selama konflik.

Dirinya juga menuduh AS telah membujuk Presiden Ukraina Vladimir Zelenskiy untuk mengabaikan pembicaraan dengan Rusia tahun lalu, yang membuat Ukraina enggan  kembali ke jalur negosiasi.

Tuduhan itu didukung oleh langkah Zelenskiy yang mengeluarkan dekrit berisi larangan bagi dirinya dan semua otoritas Ukraina lainnya untuk terlibat dalam pembicaraan semacam itu.

"Itu (negosiasi) dimulai pada Maret tahun lalu, tetapi digagalkan oleh pengaruh eksternal. Ini, tentu saja, keputusan yang dibuat oleh Amerika Serikat," pungkasnya.