KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Rusia mempertanyakan bagaimana Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan berfungsi berdampingan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selama ini menjadi pilar utama upaya perdamaian kolektif internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Trump pertama kali mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian pada September lalu, bersamaan dengan peluncuran rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.

Belakangan, ia menyatakan mandat lembaga tersebut akan diperluas untuk menangani konflik global lainnya — sebuah peran yang secara tradisional berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lewat Kopra, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekonomi

Saat ini, Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bergabung dalam Dewan Perdamaian. Anggota tetap lainnya adalah Rusia, China, Britania Raya, dan Prancis.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Kirill Logvinov, menyatakan bahwa piagam Dewan Perdamaian mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan “mekanisme yang terlalu sering terbukti tidak efektif”.

Baca Juga: Putin Peringatkan Konsekuensi Serangan Berunsur Nuklir terhadap Rusia

Menurut Logvinov, yang menjabat sebagai Direktur Departemen Organisasi Internasional, mandat Dewan tersebut bahkan tidak secara eksplisit menyebut konflik di Gaza.

“Pendekatan ini jelas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan berdampingan dengan PBB dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ujarnya dalam wawancara dengan kantor berita negara TASS.

Ia juga menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sejauh ini belum diundang ke pertemuan Dewan tersebut.

Piagam Dewan Perdamaian menyebutkan bahwa lembaga ini akan menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional. Sebagai ketua, Trump akan memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk hak veto atas keputusan serta wewenang untuk memberhentikan anggota, meskipun dengan sejumlah batasan.

Sementara itu, PBB menegaskan bahwa tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional tetap berada pada Dewan Keamanan, yang pertama kali bersidang di London pada 1946 dan kini bermarkas di New York.

Selanjutnya: Presiden Prabowo Temui Raja Jordania, Kompak Wujudkan 2 Negara Palestina-Israel

Menarik Dibaca: Promo Guardian 19 Februari-4 Maret 2026, Tambah Rp 1.000 Dapat 2 Lipstick Judydoll