KONTAN.CO.ID - Hubungan antara pendiri Telegram Pavel Durov dengan pemerintah Rusia di Kremlin telah memburuk selama lebih dari satu dekade. Perseteruan itu bermula ketika Durov menolak memenuhi permintaan Kremlin untuk menyerahkan data pengguna dan membatasi aktivitas kelompok oposisi di platform digital yang ia kelola. Sekarang, konflik ini masuk ke fase baru. Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) resmi mendakwa Durov dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme.
Otoritas Rusia menilai Telegram dimanfaatkan oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia melakukan aksi sabotase di dalam negeri.
Baca Juga: Rusia Masih Hadapi Krisis Pasokan BBM, Siberia Alami Kondisi Terberat Berawal dari VKontakte
Pavel Durov merupakan pendiri VKontakte (VK), jejaring sosial terbesar di Rusia yang sering disebut sebagai "Facebook versi Rusia". Mengutip catatan
Reuters, konflik dengan pemerintah Rusia mulai mencuat pada 2014. Saat itu, Durov mengaku mendapat tekanan dari otoritas untuk menutup komunitas oposisi serta menyerahkan data pengguna kepada aparat keamanan. Permintaan tersebut ditolak Durov. Ia berpendapat bahwa privasi pengguna dan kebebasan berekspresi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik. Tak lama kemudian, Durov melepas sisa kepemilikannya di VK dan meninggalkan Rusia. Sejak itu, ia menetap di luar negeri dan kini diketahui memiliki kewarganegaraan Uni Emirat Arab serta Prancis. Setelah hengkang dari Rusia, Durov mengembangkan Telegram dengan fokus pada keamanan dan privasi pengguna. Ia berulang kali menegaskan bahwa Telegram tidak akan memberikan akses terhadap percakapan pribadi pengguna kepada pemerintah mana pun. Sikap tersebut membuat hubungannya dengan Kremlin semakin renggang. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, Telegram juga berkembang menjadi salah satu kanal utama penyebaran informasi, baik oleh pemerintah, militer, maupun
blogger dari kedua belah pihak.
Baca Juga: Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Bursa Kripto HTX, Diduga Bantu Rusia Dakwaan Terbaru dari Rusia
Babak terbaru konflik terjadi pada Rabu (30/7), ketika
Federal Security Service (FSB) dan Komite Investigasi Rusia mengumumkan dakwaan terhadap Pavel Durov. Menurut FSB, sebuah
chatbot di Telegram bernama Daivinchik/Leo dimanfaatkan badan intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia, terutama kalangan muda, agar melakukan aksi sabotase dan teror. FSB menyebut agen Ukraina berpura-pura menjadi perempuan muda untuk menjalin hubungan dengan target melalui chatbot tersebut. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, mereka diduga membujuk atau menekan target agar melakukan tindakan kriminal. Rusia mengklaim telah menangkap 46 warga berusia 12 hingga 22 tahun dalam setahun terakhir yang diduga direkrut melalui cara tersebut. Mereka dituduh menyerang aparat penegak hukum, membakar sarana transportasi, fasilitas energi, jaringan komunikasi, hingga infrastruktur keuangan.
Baca Juga: Rusia Tunggu Usulan Baru Trump untuk Akhiri Perang Ukraina Durov Masuk Daftar Buronan
Selain mendakwa Durov, FSB menyatakan pendiri Telegram itu akan dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional. Namun, Rusia belum menjelaskan apakah akan mengajukan
Red Notice kepada Interpol untuk memburu Durov di luar negeri. Dakwaan dari Rusia bukan kali pertama Durov berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Pada 2024, ia sempat ditangkap di Prancis atas dugaan Telegram tidak cukup efektif mencegah aktivitas kriminal di platformnya dan kurang kooperatif terhadap permintaan aparat penegak hukum. Setelah beberapa waktu, Durov diizinkan meninggalkan Prancis sementara proses penyelidikan tetap berlanjut. Durov membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan Telegram telah memenuhi, bahkan melampaui, kewajibannya dalam memoderasi konten dan bekerja sama dengan aparat untuk memerangi kejahatan.
Baca Juga: Jeff Bezos: AI Akan Picu Kekurangan Tenaga Kerja, Bukan Menggantikan Manusia 
