JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan. Aturan ini akan segera disahkan akhir bulan ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan RUU Kelautan ini bisa mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam bidang kelautan. "RUU Kelautan ini menjadi perangkat hukum yang mengatur ekonomi kelautan dari sembilan sektor utama," ujar Sharif, Senin (15/9).

Sembilan sektor ini antara lain perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, wisata bahari, bangunan laut, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jasa kelautan, bioteknologi dan biofarmakologi kelautan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam hayati.

Politisi Partai Golkar ini juga menyatakan, calon beleid ini berisi 13 bab yang di antaranya berisi tentang penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, ekonomi kelautan, dan tata kelola kelautan. "Dengan aturan ini impian menjadikan sektor kelautan menjadi sektor andalan dalam pembangunan nasional akan bisa segera tercapai," kata Sharif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie