KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap agar BPJS tetap menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto saat menanggapi terkait posisi BPJS yang akan dipindahkan di bawah Kementerian dalam RUU Kesehatan. 

Agustian menilai, posisi BPJS saat ini sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab pada Presiden sudah tepat. Terlebih, BPJS kesehatan merupakan lembaga publik yang mengelola dana iuran rakyat. 

Baca Juga: RUU Kesehatan, BPJS Kesehatan di Bawah Kemenkes, YLKI: Ini Kemunduran

"Kita mengelola uang yang sumbernya dari iuran rakyat, jadi yang berkewenangan mengontrol harus presiden langsung," kata Agustian pada Kontan.co.id, Kamis (16/2). 

Kemudian, Agustian juga menceritakan bahwa BPJS Kesehatan sebelumnya juga sudah pernah berada di bawah kontrol Kementerian. 

Saat itu BPJS masih dinamakan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dan menjadi kontrol kementerian Kesehatan. Kemudian bertransformasi menjadi PT Akses Persero yang juga dikontrol oleh Kementerian yaitu BUMN. 

Namun demikian Agustian mengatakan pada saat dikontrol oleh Kementerian peran BPJS Kesehatan tidak maksimal, cenderung berjalan lambat. 

Baca Juga: Tolak Jadi Inisiatif DPR, PKS Beri Sebelas Catatan Draf RUU Tentang Kesehatan

"Dengan BPJS diberikan kepada Kementerian artinya kita mengulang ke titik awal. Padahal kita sudah berjalan jauh dan memiliki tata kelola yang kuat," papar Agustian. 

Diketahui, RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2) kemarin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli