KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah menjadi sorotan, terutama terkait poin pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dan kebijakan satu harga energi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, rencana pembentukan BUK Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki sisi positif sekaligus tantangan besar. Menurutnya, struktur yang lebih ringkas memang berpotensi mempercepat koordinasi pengambilan keputusan. Namun, ia menekankan pentingnya profesionalisme pada lembaga baru tersebut.
"Di satu sisi, struktur yang lebih ringkas bisa membantu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan, yang selama ini sering menjadi kendala. Namun di sisi lain, tetap diperlukan mekanisme tata kelola yang kuat agar lembaga ini tetap profesional, transparan, dan tidak mudah terpengaruh dinamika jangka pendek," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (12/4/2026).
Baca Juga: Harga Ayam Hidup Tertekan Usai Lebaran, Ini Penyebab dan Upaya Pemerintah Selain masalah kelembagaan, RUU Migas juga mengusulkan penyeragaman harga BBM, gas bumi, dan LPG di seluruh wilayah Indonesia. Yusuf memandang semangat pemerataan ini sangat penting bagi daerah terpencil, namun ia mengingatkan adanya konsekuensi ekonomi dari sisi biaya distribusi. Ia menekankan bahwa perbedaan ongkos logistik antarwilayah tetap ada dan nyata secara perhitungan bisnis. Menurutnya, kebijakan harga seragam ini jangan sampai menjadi bumerang bagi keuangan negara maupun perusahaan pelaksana. "Artinya, diperlukan skema pembiayaan atau kompensasi yang jelas dan transparan, agar kebijakan ini bisa berjalan berkelanjutan tanpa memberikan tekanan berlebih, baik pada APBN maupun pada badan usaha yang menjalankannya," terangnya. Di sisi lain, kejelasan arah kebijakan BUK Migas penting dirumuskan dalam RUU tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih peran.
Baca Juga: Portofolio Semakin Kuat, Bayer Siap Genjot Pertumbuhan Kinerja Yusuf mempertanyakan apakah fokus badan ini nantinya akan berada di sektor hulu untuk menarik investasi atau justru lebih condong ke fungsi pengendalian di sektor hilir, karena kedua hal tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR memperjelas aspek jaminan independensi kelembagaan serta hubungan kerja dengan entitas yang sudah ada seperti PT Pertamina (Persero). "Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang kuat, reformasi ini berpeluang memberikan hasil yang lebih optimal," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
