KONTAN.CO.ID JAKARTA. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Mohamad Hekal menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) tetap akan dijaga, meski ada sejumlah usulan penambahan pasal dalam draft RUU tersebut.

"BI tetap kita jaga independensinya," ujar Hekal kepada Kontan.co.id, Selasa (19/6/2025).

Baca Juga: Draft RUU P2SK Bikin Gaduh, DPR: Itu Masih Wacana Semua!

Miliki Keamanan Informasi Standar Internasional, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Dalam draft yang diterima KONTAN, DPR menambahkan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur mandat BI untuk melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya itu, lewat draft RUU tersebut,  Dewan Gubernur BI dapat kehilangan kursi mereka jika hasil evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan. Pasal mengenai pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI ini tertuang dalam Pasal 48 ayat (1).

Selain alasan umum seperti pengunduran diri, tindak pidana, atau berhalangan tetap, kini evaluasi DPR juga dapat menjadi dasar pemberhentian. Hasil evalusasi DPR bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti Presiden melalui Keputusan Presiden.

Baca Juga: Draft RUU P2SK Bikin Gaduh, DPR: Itu Masih Wacana Semua!

Menanggapi hal tersebut, Hekal menekankan bahwa semua ketentuan tersebut masih berupa wacana dan dalam tahap pembahasan.

"Intinya semua masih dalam tahap diskusi. Masih wacana semua," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa seharusnya draf yang beredar tidak keluar ke publik karena merupakan materi rapat tertutup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News