JAKARTA. Permintaan pelaku usaha agar ada payung hukum soal pembebasan lahan tampaknya masih butuh waktu lama terealisasi. Sebab, pemerintah sendiri baru menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembebasan Lahan.Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, saat ini, RUU Pembebasan Lahan masih dimatangkan pemerintah lewat pembahasan antardepartemen. "Kita menganggap, land acquisition itu terbaik maka harus dibuatkan satu kepastian," ucapnya, akhir pekan lalu.Pengajuan RUU Pembebasan Lahan ke DPR ini merupakan langkah lanjutan atas permintaan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Sayang, Hatta tidak dapat memastikan kapan pemerintah bakal mengajukan RUU tersebut kepada DPR.Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono bilang, dengan RUU ini proses pembebasan lahan bisa dipercepat jika tidak tercapai kesepakatan harga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
RUU Pembebasan Lahan Baru di Tingkat Departemen
JAKARTA. Permintaan pelaku usaha agar ada payung hukum soal pembebasan lahan tampaknya masih butuh waktu lama terealisasi. Sebab, pemerintah sendiri baru menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembebasan Lahan.Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, saat ini, RUU Pembebasan Lahan masih dimatangkan pemerintah lewat pembahasan antardepartemen. "Kita menganggap, land acquisition itu terbaik maka harus dibuatkan satu kepastian," ucapnya, akhir pekan lalu.Pengajuan RUU Pembebasan Lahan ke DPR ini merupakan langkah lanjutan atas permintaan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Sayang, Hatta tidak dapat memastikan kapan pemerintah bakal mengajukan RUU tersebut kepada DPR.Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono bilang, dengan RUU ini proses pembebasan lahan bisa dipercepat jika tidak tercapai kesepakatan harga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News