KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Valina Singka Subekti mengusulkan adanya reformasi sistem penghitungan suara yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Salah satu poin yang disorot adalah durasi proses rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat TPS hingga pusat yang memakan waktu hingga satu bulan penuh. Menurutnya, ini memicu berbagai kerawanan dalam proses penyaluran perolehan suara.

"Ini kaitannya dengan proses penghitungan suara yang dari mulai TPS berjenjang sampai ke atas TPS kemudian PPK, Kabupatan/Kota, Provinsi, baru ke pusat. Itu secara manual dan memerlukan waktu sekitar 30 hari lebih. Saya kira itu adalah salah satu yang terpanjang di dunia," ujarnya dalam RDPU bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: BI Gelontorkan Likuiditas Rp 149,3 Triliun, Dukung Kredit UMKM dan Perumahan

Panjangnya rantai rekapitulasi manual membuka celah potensi manipulasi perolehan suara di setiap tingkatan administrasi. Oleh karena itu, modernisasi sistem rekapitulasi berbasis teknologi informasi mendesak untuk diterapkan sebagai solusi penanganan celah tersebut.

"Dan hipotesisnya itu adalah makin panjang perjalanan suara itu dari bawah ke atas itu makin besar kemungkinan untuk masuk angin. Jadi masuk anginnya ini adalah bisa diobati hanya dengan cara kita modifikasi ketentuan teknis penghitungan suara yang tadinya adalah murni manual sekarang kita mesti memodenisasikannya dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi," papar Valina.

Valina mengungkapkan, penggunaan teknologi yang diusulkan berfokus pada sistem rekapitulasi elektronik atau e-recap, bukan e-voting maupun e-counting. Melalui skema ini, alur rekapitulasi dipangkas dari TPS langsung ke Provinsi hingga Pusat sehingga hasil bisa diketahui dalam 7 hingga 10 hari.

"Kami tidak mengusulkan e-voting, tidak. Kami tidak mengusulkan e-counting, tidak. Kami mengusulkan e-recap. Karena ingin menjamin bahwa suara di TPS itu betul-betul nanti ketika sampai di pusat itu benar-benar menjaminkan perolehan suara di tingkat TPS," tambahnya.

Valina menambahkan, usulan reformasi sistem penghitungan suara berbasis IT ini dipandang perlu masuk ke dalam revisi undang-undang pemilu. Kepastian hukum dalam regulasi akan menjadi landasan resmi bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan platform keamanan siber yang jitu.

"Dan ini perlu dituliskan di dalam undang-undang. Supaya bisa menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkannya dengan memanggil para ahli di bidang IT untuk memberikan usulan-usulan sebaiknya yang paling bagus, paling secure, seperti apa sistemnya. Dan memang sudah saatnya menurut saya kita menggunakan itu untuk 2029 nanti," pungkasnya.

Baca Juga: Tok! Alokasi Pupuk Subsidi 2027 Ditetapkan Sebesar 9,85 Juta Ton

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News