KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP UI Valina Singka Subekti mengusulkan, batas atas perolehan suara DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Valina mengusulkan, agar ambang batas perolehan suara untuk penentuan kursi DPR paling tinggi adalah 4%, dengan besaran didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyoroti tren lonjakan suara pemilih yang terbuang sia-sia akibat tingginya ambang batas pada dua pelaksanaan pemilu terakhir. Pada Pemilu 2019, sebanyak 9,7% perolehan suara partai politik atau sekitar 13,5 juta suara hangus karena partai terkait tidak mencapai 4%. Angka tersebut kemudian naik pada Pemilu 2024 menjadi 11,4% atau setara 17,3 juta suara.

Baca Juga: Ini Alasan 8 Fraksi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

"Saya kira kalau 4% ini masih digunakan di 2029, saya kira juga akan bertambah suara yang tidak bisa dihitung di dalam proses perhitungan kursi oleh karena pertambahan jumlah pemilih nantinya. Kalau kemarin 198 juta, mungkin nanti di 2029 biasanya bertambah sekitar 4-5 juta, itu mungkin di atas 200 juta jumlah pemilih kita," ujarnya dalam RDPU bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Valina berpandangan, penerapan ambang batas tersebut semestinya memiliki batasan ruang lingkup agar tidak merugikan suara di daerah. Pembebasan ambang batas untuk level DPRD dinilai penting untuk menjamin keterwakilan daerah.

"Menurut kami, PT4% ini diberlakukan hanya untuk tingkat DPR pusat, tidak diberlakukan untuk DPRD. Baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, ini tidak lain adalah untuk melindungi suara rakyat," terangnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyederhanaan partai politik tidak harus mengandalkan kenaikan parliamentary threshold secara terus-menerus. Formulasi penetapan angka ambang batas juga wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

"Ketiadaan ambang batas DPR ini juga akan melindungi keragaman aspirasi lokal, memberi ruang bagi kekuatan politik daerah untuk memperoleh kursi melalui dukungan nyata pemilih. Jadi ini adalah untuk memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News