RUU Penyadapan Dibahas, DPR Tak Ingin Kasus Penyadapan Ilegal Terulang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR RI menyebut kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa tidak boleh sampai terjadi kembali. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Habiburokhman bilang, penyadapan pada dasarnya merupakan kewenangan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk melanggar hak masyarakat.


"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Baca Juga: RUU Penyadapan Dibahas, Polri Tegaskan Kegiatan Intelijen Harus Berizin Tertulis

Memang, kewenangan penyadapan sebenarnya telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pelaksanaannya.

Dia menyebut, prosedur penyadapan dalam berbagai undang-undang masih beragam. Ada yang mensyaratkan izin pengadilan, tetapi ada pula yang dapat dilakukan tanpa izin. Ketentuan mengenai jangka waktu penyadapan juga berbeda-beda.

Kondisi tersebut membuat pengaturan penyadapan perlu diperjelas melalui undang-undang tersendiri. Dengan begitu, pelaksanaan penyadapan memiliki batasan dan prosedur yang jelas.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata Habiburokhman.

Baca Juga: Prabowo Singgung Ongkos Politik hingga Rp 100 Miliar, RUU Pemilu Disorot

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News