KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR RI menyebut kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa tidak boleh sampai terjadi kembali. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. "Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Habiburokhman bilang, penyadapan pada dasarnya merupakan kewenangan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk melanggar hak masyarakat.
RUU Penyadapan Dibahas, DPR Tak Ingin Kasus Penyadapan Ilegal Terulang
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR RI menyebut kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa tidak boleh sampai terjadi kembali. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. "Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Habiburokhman bilang, penyadapan pada dasarnya merupakan kewenangan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk melanggar hak masyarakat.